Senin, 05 Juni 2017

Parmanenkan TNI Berantas Terorisme Bertentangan Dengan Prinsip Supremasi Sipil

Parmanenkan TNI Berantas Terorisme Bertentangan Dengan Prinsip Supremasi Sipil

Beritabatavia.com - Berita tentang Parmanenkan TNI Berantas Terorisme Bertentangan Dengan Prinsip Supremasi Sipil

Revisi undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang sedang dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat menuai pro ...

Ist.
Beritabatavia.com - Revisi undang-undang No 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang sedang dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat menuai pro kontra. Sejumlah kalangan menolak keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme karena bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengatakan, dukungan untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme menunjukkan banyak pihak a historis dengan regulasi TNI dan praktik pemberantasan terorisme yang selama ini dijalankan.
Padahal sesungguhnya kata Hendardi, Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU 34/2004 tentang TNI, telah mengatur bahwa TNI memiliki tugas memberantas terorisme sebagai salah satu dari 14 tugas operasi militer selain perang (OMSP).

" Tanpa mempertegas pengaturan peran TNI dalam RUU Antiterorisme yang sedang dirancang DPR dan Pemerintah, TNI sudah mengemban mandat tersebut," kata Hendardi, dalam siaran persnya, Senin (5/6).

Buktinya, dalam beberapa operasi dimana Polri memerlukan bantuan TNI, dua institusi ini mampu bekerja profesional dan efektif.  Menurutnya, mempertegas peran TNI dalam RUU Antiterorisme justru akan bertentangan dengan Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI, yang mengharuskan adanya kebijakan dan keputusan politik negara dalam melibatkan TNI pada OMSP, termasuk dalam soal terorisme.

Dikatakan, keharusan adanya kebijakan dan keputusan politik negara merupakan konsekuensi prinsip supremasi sipil (civilian supremacy) dalam negara demokrasi, dimana panglima tertinggi TNI adalah otoritas sipil, yakni presiden. Sebagai sebuah kebijakan dan keputusan politik negara, maka OMSP, termasuk dalam memberantas terorisme adalah keputusan ad hoc dan temporer oleh suatu situasi darurat dimana terorisme dianggap mengancam kedaulatan negara.

"Jika pelibatan TNI dipermanenkan dalam RUU Antiterorisme, sama artinya menyerahkan otoritas sipil pada militer untuk waktu yang tidak terbatas, dan itu bertentangan dengan prinsip supremasi sipil," ujarnya.

Menurut Hendardi, pelibatan TNI secara eksplisit harus ditolak dengan alasan (a)  merusak sistem peradilan pidana. Terorisme adalah "crime" yang harus diatasi dengan pendekatan hukum yang selama ini terbukti mampu mengurai jejaring terorisme dan mencegah puluhan rencana aksi terorisme. Dan (b) keterlibatan TNI akan memperlemah akseptabilitas dan akuntabilitas kinerja pemberantasan terorisme, karena TNI tidak tunduk dan bukan aktor dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tidak ada hak uji (habeas corpus) atas tindakan paksa yang dilakukan oleh TNI.

"Jika ini terjadi akan membahayakan demokrasi, HAM, dan profesionalitas TNI itu sendiri," tegasnya.

Setara Institute mengingatkan, agar Presiden Jokowi harus memastikan keinginannya melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme secara permanen melalui RUU Antiterorisme tidak bertentangan dengan Konstitusi RI dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.

"Jokowi harus jernih menangkap aspirasi banyak pihak yang menghendaki pelibatan TNI sebagai bagian dari ekspresi politik TNI dalam kancah politik nasional," ungkapnya.

Meskipun, lanjut Hendardi, tindakan terorisme membahayakan keamanan warga, tetapi tindakan terorisme adalah one time event yang hingga kini belum bisa dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Apalagi, kapanpun, sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi bisa menggunakan TNI untuk terlibat, khususnya pada aksi-aksi terorisme di wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh Polri. O son  


Berita Lainnya
Senin, 01 Juli 2019
Sabtu, 29 Juni 2019
Jumat, 28 Juni 2019
Rabu, 26 Juni 2019
Selasa, 25 Juni 2019
Senin, 24 Juni 2019
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Senin, 17 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Rabu, 12 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019