Selasa, 04 Juli 2017

ITW : Kemacetan, Pemerintah Tidak Sentuh Penyebabnya

ITW : Kemacetan, Pemerintah Tidak Sentuh Penyebabnya

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW : Kemacetan, Pemerintah Tidak Sentuh Penyebabnya

Pasca musim mudik Hari Raya Idul Fitri, kemacetan lalu lintas di sejumlah kota besar, khususnya Jakarta, kembali menjadi menu rutin bagi masyarakat. ...

Ist.
Beritabatavia.com - Pasca musim mudik Hari Raya Idul Fitri, kemacetan lalu lintas di sejumlah kota besar, khususnya Jakarta, kembali menjadi menu rutin bagi masyarakat. Sayangnya, pemerintah tidak melakukan upaya yang bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan.

Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai pemerintah tidak menyentuh penyebab utama kemacetan. Sehingga upaya yang dilakukan tidak menjadi solusi efektif yang dapat mengurai kemacetan secara signifikan.

“ Kepala gatal,tetapi kaki yang digaruk seperti itulah respon pemerintah terhadap kemacetan yang setiap hari semakin parah,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Selasa (4/7).

Menurutnya, penyebab utama kemacetan karena populasi kendaraan bermotor yang tidak terkontrol,sehingga ruas dan panjang jalan tidak mampu menampungnya. Kemudian faktor kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang masih sangat rendah serta penegakan hukum yang belum maksimal.

Semestinya, kata Edison, pemerintah lebih fokus pada penyediaan  transportasi angkutan umum yang aman,nyaman dan terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi. Sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum saat melakukan aktifitas sehari-hari. Apalagi menyiapkan transportasi umum adalah kewajiban pemerintah sebagai bentuk pelayanan umum bagi masyarakat, bukan tujuan untuk mendapatkan profit.

Upaya itu disusul dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor di kota-kota besar dalam waktu tertentu atau berjangka. Secara bersamaan dilakukan upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat sekaligus penegakan hukum yang maksimal.

“ Pemerintah bisa melakukan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di kota-kota tertentu,hingga jumlah kendaraan ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan,” ujar Edison.

Sayangnya, pemerintah hanya fokus melakukan pembangunan infrastruktur dengan membangun ruas tol secara massif. Seperti  tol layang Jakarta-Cikampek yang disebut proyek Tol Jakarta-Cikampek 2.  Proyek bernilai hampir Rp 17 triliun ini akan menambah dua jalur layang disisi kiri dan dua jalur disisi kanan jalan tol yang sudah ada.

ITW pesimis proyek tersebut menjadi solusi jangka panjang. Apabila tidak disertai dengan pembatasan jumlah kendaraan yang setiap hari terus bertambah.

Menurut Edison, jalan tol adalah bisnis bukan bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, setiap melintas di jalan tol akan dikenakan tarif Rp 1.250/Km. Seharusnya pemerintah membangun lalu lintas dan angkutan jalan yang pro rakyat,bukan justru memanfaatkan kemacetan untuk menambah pundi-pundi bersama pengusuha. O Iki

Berita Lainnya
Rabu, 01 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Sabtu, 27 April 2019
Jumat, 26 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Sabtu, 20 April 2019