Jumat, 21 Juli 2017

Jangan Omdo, KPK Desak Fahri Hamzah Baca Vonis Kasus e-KTP

Jangan Omdo, KPK Desak Fahri Hamzah Baca Vonis Kasus e-KTP

Beritabatavia.com - Berita tentang Jangan Omdo, KPK Desak Fahri Hamzah Baca Vonis Kasus e-KTP

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak berbagai pihak menuding kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP adalah khayalan, agar bisa ...

Ist.
Beritabatavia.com - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak berbagai pihak menuding kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP adalah khayalan, agar bisa membaca lengkap putusan dari dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto. Jangan asal memberi komentar atau omong doang (omdo), tanpa memiliki bukti-bukti.

KPK secara tak langsung merujuk pada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang sebelumnya menyebut kasus ini khayalan KPK. “Kalau ada pihak-pihak yang mengarakan bahwa kasus e-KTP hanya khayalan, saya kira lebih baik membaca secara lengkap putusan tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.

Febri menyebut putusan bersalah dari majelis hakim terhadap kedua terdakwa menguatkan bila kasus korupsi e-KTP ini punya bukti yang valid. Terdakwa korupsi e-KTP itu dianggap bersalah terbukti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menilai ada penyimpangan dalam proyek itu.

KPK kini tengah meyidik tersangka lainnya, yakni pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Ketua DPR Setya Novanto dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.

Menurut Febri, KPK juga mulai mengusut para penerima diduga mengantongi uang panas e-KTP. Hal itu dilakukan, untuk mengembalikan kerugian negara dalam proyek senilai Rp5,9 triliun. "Jadi secara bertahap sudah kami lakukan dan tentu ini belum selesai. Proses penyidikan akan terus kami dalami dan pengembangan-pengembangan juga secara paralel akan kami lakukan," tuturnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menolak menjawab dengan lugas ketika ditanya soal pernyataan yang pernah dilontarkan Fahri bahwa kasus e-KTP merupakan khayalan lembaga yang dipimpinnya itu.

Dia hanya mengatakan, bila kasus ini khyalan mengapa majelis hakim bisa memutus bersalah kedua terdakwa. "Ya jadi anda bisa evaluasi sendiri ya, kalau khayalan masa hakimnya menentukan hal yang khayal gitu kan. Anda tentukan sendiri," ujarnya. o cio





Berita Lainnya
Minggu, 12 Mei 2019
Jumat, 10 Mei 2019
Rabu, 08 Mei 2019
Selasa, 07 Mei 2019
Senin, 06 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019