Senin, 11 September 2017

KPK: Tak Ada Kata Berhenti Lawan Korupsi

Ist.
Beritabatavia.com - JURU bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menandaskan KPK tidak akan pernah berhenti melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi meskipun banyak tekanan dari berbagai pihak untuk membekukan KPK.

"Yang pasti KPK tidak ada kata berhenti melawan korupsi. Jangan pernah berpikir tekanan dan serangan akan membuat KPK melunak dalam menangani kasus korupsi," ujar Febri di Jakarta, Senin (11/09/2017).

Saat ini, sambung Febri, KPK sedang menangani beberapa kasus besar seperti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dan kasus BLBI yang juga merugikan negara lebih dari Rp 3,7 triliun. "Apakah ada pihak-pihak yang ingin kasus tersebut dihentikan? Jika memang ada, tentu yang paling diuntungkan adalah para koruptor," katanya.

Sebelumnya,  Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai KPK harus bisa melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah internal. Kalla tak menampik jika desas desus ada perselisihan internal KPK sedang menyeruak. Kalla tak mengetahui persis apa persoalan internal KPK. Hanya saja, ia meminta agar persoalan internal KPK bisa selesai.

Kalla menilai, penguatan internal dan kekompakan menjadi modal dan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPK. Sebab menurutnya, jika KPK hendak semakin kuat dan besar tidak boleh ada perselisihan internal. Ia juga mengatakan perbedaan pendapat wajar terjadi, namun ia berharap jangan sampai ada perselisihan yang berkepanjangan.

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate, mengatakan pihaknya menolak wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nasdem justru menyarankan agar kewenangan lembaga antirasuah tersebut ditambah.

"Nasdem menolak wacana pembekuan KPK dan menolak semua bentuk pelemahan terhadap KPK," tegas Johnny dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Dengan kata lain, lanjutnya, Nasdem mendukung pernyataan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak sepakat dengan wacana pembekuan KPK. Nasdem yang juga memiliki wakil dalam Pansus Hak Angket KPK tetap mendukung kinerja pansus hingga selesai melaksanakan tugas.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat Pansus Angket selama ini. Namun pernyataan tersebut telah dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. o day





Berita Lainnya
Senin, 24 Desember 2018
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018