Kamis, 05 Oktober 2017

HUT ke 72, Elit TNI Tidak Boleh Berpolitik

HUT ke 72, Elit TNI Tidak Boleh Berpolitik

Beritabatavia.com - Berita tentang HUT ke 72, Elit TNI Tidak Boleh Berpolitik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 72 yang digelar ...

Ist.
Beritabatavia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 72 yang digelar di pelabuhan Indah Kiat, Banten, Kamis 5 Oktober 2017.

Usai upacara, Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga kepala staf TNI menyaksikan sejumlah atraksi yang digelar prajurit TNI. Ribuan warga yang menyaksikan upacara mengaku bangga dengan kemampuan para prajurit TNI. Warga berharap agar TNI terus meningkatkan profesionalitasnya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Setara Institute juga meminta agar HUT TNI ke 72 dijadikan  momentum untuk memperkuat soliditas, disiplin, dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan nasional yang bertugas menjaga kedaulatan Indonesia.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan cita-cita reformasi 1998 telah menggariskan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Cita diri TNI sebagaimana diamanatkan UU 34/2004 tentang TNI inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan desain TNI reformis,” kata Hendardi, Kamis (5/10).

Disebutkan, dalam pidato perayaan HUT TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan pesan tegas bahwa politik TNI adalah politik negara. “Jika ini dipatuhi, maka dengan sendirinya elit-elit di tubuh TNI tidak boleh berpolitik praktis kecuali hanya untuk mendukung tujuan Negara,” tegas Hendardi.

Dia juga mengungkapkan, bahwa berpolitik praktis tidak melulu harus melalui partai-partai politik, tetapi juga memanfaatkan jabatan di kesatuan-kesatuan TNI untuk mencetak dan memetik benefit atau insentif politik elektoral. Sementara politik negara adalah garis politik yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan untuk mencapai cita-cita nasional dengan mekanisme dan mengacu pada nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

“Tidak ada cara lain bagi TNI untuk berpolitik, apalagi model dwifungsi ABRI, kecuali sesuai dengan garis politik negara,” jelas Hendardi.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan menjadi otokritik bagi TNI, sekaligus menunjukkan kepatuhan TNI pada supremasi sipil. Mendorong TNI terus di
garis profesional sebagaimana cita diri dalam UU TNI adalah salah satu cara rakyat di republik ini mencintai dan memperkuat TNI. “Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia,”pungkas Hendardi.  O son


Berita Lainnya
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Sabtu, 27 April 2019
Jumat, 26 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Jumat, 19 April 2019