Senin, 19 Maret 2018

Urus Cerai, WN Prancis Ngaku Diperas di PN Jakarta Utara

Urus Cerai, WN Prancis Ngaku Diperas di PN Jakarta Utara

Beritabatavia.com - Berita tentang Urus Cerai, WN Prancis Ngaku Diperas di PN Jakarta Utara


Oknum panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berinisial H, diduga memeras seorang Warga Negara Prancis yang tengah mendaftarkan ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Oknum panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berinisial H, diduga memeras seorang Warga Negara Prancis yang tengah mendaftarkan gugatan cerai. Oknum tersebut meminta sejumlah uang untuk membantu sidang yang mandek. Uang dimaksudkan untuk memudahkan pemanggilan tergugat.

Oknum tersebut meminta uang tiga kali, tetapi hanya dikabulkan sekali dengan besaran Rp 1 juta. Terakhir, pihak WNA berpura-pura akan menyiapkan uang sebesar Rp 10 juta.

"Kami diminta uang oleh panitera pengganti, kemudian sudahlah kita anggap sebagai transport. Kami berikan, rupanya minta kembali," ungkap pengacara penggugat, Abdul Hamim Jauzi di Omsbudman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/3).

Berikutnya, korban bersepakat untuk pura-pura menyanggupi permintaan pegawai pengadilan tersebut. "Kami sepakat akan pura-pura memberikan, kami menyanggupi 10 juta," ujar Abdul.

Maka dari itu, Abdul dan rekannya, Jefry Khasogi, mengadukan hal ini ke Omsbudman. Sebab, dia menduga akan berpotensi penundaan terus-menerus karena tidak dibayarkan fee untuk melancarkan sidang.

Dikatakan, sidang ini sudah berjalan lima kali sejak didaftarkan 6 Januari 2018 lalu, tapi belum masuk pokok perkara karena penundaan empat kali. Alasan ditunda karena pihak tergugat, tidak kunjung hadir di pengadilan dengan dalih surat pemanggilan tidak diterima. "Ini pasti akan dihambat kayak di PN Tangerang. Ini belum masuk pokok perkara kami lebih baik laporkan ke Omsbudman," jelasnya.

Sebelum ke Omsbudman Abdul secara informal berkomunikasi dengan salah seorang staf Badan Pengawas MA. Abdul meminta anggota Bawas tersebut untuk menyamar untuk menjebak oknum panitera namun ditolak dan disarankan untuk membuat laporan formal. Namun, Abdul mengakui bukti rekamannya tidak begitu jelas untuk laporan. "Saya laporan bisa, bukti awal rekaman yang sudah saya sampaikan tidak begitu jelas," kata dia.

Selain itu, Abdul berupaya untuk memberitahu Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Namun, pesan singkatnya pada 16 Maret lalu tak kunjung dibalas. "Kami juga secara informal berWA dengan pak Hatta Ali, namun tak ada tanggapan," ucapnya. 0 LEO

 




Berita Lainnya
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Kamis, 03 Oktober 2019
Kamis, 03 Oktober 2019
Rabu, 02 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Senin, 30 September 2019
Minggu, 29 September 2019
Jumat, 27 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Rabu, 25 September 2019
Selasa, 24 September 2019