Sabtu, 21 Juli 2018

PP Tandatangani, Menteri Wajib Mundur Jika Maju Pilpres

Ist.
Beritabatavia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara harus mundur jika ingin maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2019. Tak hanya itu, anggota TNI dan Polri yang hendak maju pilpres juga harus mundur dari jabatannya.

Aturan itu termuat dalam PP Nomor: 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Ijin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Aturan itu ditetapkan Presiden Jokowi pada 18 Juli 2018, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 19 Juli 2018. PP tersebut dimasukkan ke dalam lembaran negara nomor 106.

Dalam aturan tersebut, menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, serta aparatur sipil negara (ASN) termasuk anggota TNI/Polri harus mengundurkan diri jika hendak maju pilpres.

Untuk menteri dan pejabat setingkat menteri, pengunduran diri dilakukan dengan menyampaikan surat pengunduran kepada Presiden paling lambat tujuh hari sebelum didaftarkan partai politik atau gabungan parpol ke KPU.

Pengajuan surat pengunduran diri itu termaktub pada Pasal 25 ayat (1) di PP tersebut.  “Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali,” bunyi PP tersebut.

Setelah surat pengunduran diri diterima oleh Presiden, selanjutnya Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar hukum pengunduran diri menteri yang maju sebagai capres dan cawapres.

Aturan mundur juga diatur bagi para pimpinan lembaga tinggi negara kecuali Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD.

Adapun pimpinan lembaga tinggi negara yang harus mundur ialah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. selanjutnya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial (KY).

Pada pimpinan lembaga tinggi negara tersebut menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada KPU. Mereka tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangan sebagai pimpinan lembaga sejak ditetapkan sebagai pasangan capres dan cawapres.

Sementara itu, untuk anggota TNI/Polri, tata cara pengunduran diri dilakukan secara mutatis mutandis (fleksibel) sesuai dengan aturan di institusi masing-masing. Anggota TNI/Polri tersebut tidak memiliki hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai capres dan cawapres.

Diketahui saat ini terdapat nama-nama menteri di Kabinet Kerja yang digadang-gadang akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Beberapa nama tersebut yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Selain itu juga terdapat nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko.(tri) 0 EEE

Berita Lainnya
Senin, 24 Desember 2018
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018