BI: Virtual Currency Bukan Alat Pembayaran Sah

Beritabatavia.com -
Bank Indonesia (BI) menegaskan virtual currency, termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan di Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan dalam undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang yang menyataka mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.

Atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mempergunakan rupiah, papar Kepala Tim SP,PUR Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan BI Maluku  Teguh Triyono dalam keterangannya, Jumat (31/8).

Memperhatikan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU No 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No 6 Tahun 2009,BI menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan  merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Dilanjutkan, pemilik virtual currency sangat berisiko dan sarat  akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggungjawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangann sangat fluktuatif.

Sehingga, lanjut dia, rentang terhadap terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency, tegasnya serius.

BI menegaskan, bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, BI melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquiter, paymernt, gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana).

Selain itu, penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran pemrosesan transaksi pembayaran dengan virtual currency. Hal itu diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggara teknologi finansial.

Menurutnya, mencermati semakin meningkatnya penawaran investasi bitcoin baik melalui seminar-seminar maupun iklan dimedia cetak, masyarakat dihimbau untuk  berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terhadap kepemilikan/penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya, katanya.

Peran media massa (cetak, elektronik,online) juga penting dalam mengedukasi masyarakat agar tidak menjadi promotor, pelaku atau bahkan korban kegiatan ilegal tersebut, harapnya. 0 BAI