Jumat, 31 Agustus 2018

ITW: Pasca Asian Games Pemerintah Harus Fokus Wujudkan Kamseltibcar Lantas

ITW: Pasca Asian Games Pemerintah Harus Fokus Wujudkan Kamseltibcar Lantas

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW: Pasca Asian Games Pemerintah Harus Fokus Wujudkan Kamseltibcar Lantas

Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah agar pasca pelaksanaan Asian Games benar-benar fokus untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah agar pasca pelaksanaan Asian Games benar-benar fokus untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, mengatakan, upaya tersebut dapat diawali dengan kebijakan menekan populasi kendaraan bermotor yang setiap hari bertambah dan tidak terkontrol, khususnya di kota besar seperti Jakarta.

Dia berharap agar pemprov DKI dan Polda Metro Jaya hendaknya tidak hanya memiliki kemampuan untuk menerapkan ganjil genap. Karena kebijakan tersebut bukan menjadi solusi efektif. Justru, kebijakan ganjil genap  berdampak pada terjadinya kemacetan di ruas jalan yang tidal diberlakukan aturan tersebut.Bahkan potensi menuai ekses negatif bagi petugas dilapangan maupun pengendara.

" Kebijakan ganjil genap sangat tidak adil. Sebab orang bebas membeli mobil, tetapi saat menggunakan dibatasi bahkan dilarang. Jadi kebijakan itu dapat diterapkan dalam waktu dan tempat tertentu saja, bukan kebijakan yang parmanen," kata Edison, Jumat (31/8).
 
Dikatakan, penyebab utama kemacetan karena jumlah kendaraan bermotor jauh lebih besar dari daya tampung ruas dan panjang jalan yang ada. Maka langkah efektifnya, adalah bagaimana agar jumlah kendaraan ideal dengan kemampuan daya tampung jalan yang ada.

"Bukan hanya sekadar membatasi gerak kendaraan yang ada. Namun harus disertai pengadaan kendaraan angkutan umum yang terintegrasi keseluruh pelosok dan terjangkau secara ekonomi," jelasnya.

Kemudian,Edison melanjutkan, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalulintas, serta penegakan hukum yang masih lemah.

"Contohnya, penerapan Permenhub 108 tahun 2017 yang sudah berlaku sejak 1 November 2017, sampai saat ini Permenhub itu hanya macan kertas tak ada realisasinya," kata Edison.

Disusul munculnya sejumlah angkutan umum yang tidak memenuhi persyaratan, tapi bebas beroperasi dan meluas ke seluruh penjuru. Seakan pemerintah tak lagi mampu mengontrol apalagi menindaknya.

"Akibatnya, lalu lintas khususnya di ibukota Jakarta dan sekitarnya sudah seperti tidak bertuan. Ini adalah buah dari penegakan hukum yang belum maksimal dan konsisten," ungkap Edison.

Padahal lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan yang harus menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan kamseltibcarlantas.

Lalu lintas juga merupakan potret budaya dan peradaban sebuah bangsa. Jika tidak mau disebut sebagai bangsa yang tidak beradab, karena kondisi lalu lintasnya buruk bahkan tidak memiliki nilai keselamatan. Maka penegakan hukum secara konsisten menjadi kunci utama terwujudnya Kamseltibcar.

Edison juga mengingatkan, permenhub 108/2017 efektif untuk memelihara ketertiban usaha angkutan umum baik yang menggunakan aplikasi on line maupun konvensional. Untuk itu, pihaknya mendorong agar pihak kepolisian khususnya Polantas melakukan penertiban dan penindakan secara tegas dan konsisten. O Iki

Berita Lainnya
Minggu, 07 Juli 2019
Rabu, 03 Juli 2019
Selasa, 02 Juli 2019
Senin, 01 Juli 2019
Sabtu, 29 Juni 2019
Jumat, 28 Juni 2019
Rabu, 26 Juni 2019
Selasa, 25 Juni 2019
Senin, 24 Juni 2019
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Senin, 17 Juni 2019