Minggu, 02 September 2018

KPK Sesalkan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

KPK Sesalkan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Beritabatavia.com - Berita tentang KPK Sesalkan Bawaslu Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sejumlah mantan narapidana korupsi jadi calon anggota ...

Ist.
Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan sejumlah mantan narapidana korupsi jadi calon anggota legislatif di Pemilu 2019. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan aturan larangan eks koruptor nyaleg.

"Kita sebenarnya dari awal mendukung PKPU sebaiknya parpol itu tidak dicalonkan lagi untuk calon legislatif," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keterangannya, Ahad (02/09/2018).

Laode mempertanyakan partai politik yang masih mengizinkan seorang koruptor nyaleg. "Memangnya parpol kekurangan kader apa? Sampai misalnya harus mencalonkan lagi mantan napi koruptor," ujar dia.

Meski kecewa, Lembaga Antirasuah tidak mau berkomentar banyak soal keputusan Bawaslu tersebut. Yang jelas, kata Laode parpol tak kekurangan sosok terbaik untuk dicalonkan sebagai legislator. "Kita ini 250 juta warga, masa harus mencalonkan lagi yang mantan napi koruptor," ucapnya.

Laode menegaskan pihaknya akan tetap mendukung KPU terkait aturan larangan koruptor nyaleg. Dia hanya berharap Bawaslu mau merubah keputusannya agar Indonesia menjadi lebih baik. "Kami selalu berharap dan mendukung KPU waktu itu untuk semua calon legislatif itu sebaiknya diupayakan benar itu tidak terlibat kasus-kasus korupsi di masa lalu," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil berharap, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengoreksi keputusan meloloskan mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif 2019. Setidaknya ada lima mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai bakal caleg 2019.

“Bawaslu RI mesti segera mengambil langkah cepat dan tepat dengan mengkoreksi putusan bawahannya yang keliru dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ini. Totalnya ada lima orang koruptor yang mengajukan caleg,” kata Fadli.

Seharusnya keputusan Bawaslu berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR dan DPRD. PKPU tersebut melarang pencalonan bekas napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.  “Kekeliruan itu adalah, dengan tidak mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa, yakni PKPU 20 tahun 2018,” tutur Fadli.

Lima eks koruptor tersebut berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara. Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat.

Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS). Baca juga: KPU Kecewa Bawaslu dan Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg Keputusan Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg lantaran mereka mengklaim berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bukannya pada PKPU nomor 20 tahun 2018. 0 RIO











Berita Lainnya
Selasa, 07 Mei 2019
Senin, 06 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019
Rabu, 17 April 2019
Selasa, 16 April 2019
Senin, 15 April 2019