Senin, 03 September 2018 17:25:38

Ketua DPR: Banyak Daerah Tak Penuhi Syarat Wisata Halal

Ketua DPR: Banyak Daerah Tak Penuhi Syarat Wisata Halal

Beritabatavia.com - Berita tentang Ketua DPR: Banyak Daerah Tak Penuhi Syarat Wisata Halal

Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin destinasi wisata halal di DKI Jakarta, NTB, Sumatera Barat, Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia belum ...

 Ketua DPR: Banyak Daerah Tak Penuhi Syarat Wisata Halal Ist.
Beritabatavia.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin destinasi wisata halal di DKI Jakarta, NTB, Sumatera Barat, Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia belum sesuai yang digembar-gemborkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Bahkan Kementerian yang dipimpin Arief Yahya dianggap gagal, karena wisata halal yang digadang-gadang menjadi pusat wisata halal belum sepenuhnya memenuhi syarat.

DPR mendorong pemerintah menggenjot destinasi wisata halal di tiap daerah. Pasalnya, hingga kini belum seluruhnya kawasan obyek wisata di tanah air memenuhi syarat sebagai destinasi wisata halal. Padahal, wisata halal di era sekarang ini trendnya meningkat seiring dengan melonjak wisatawan asal Timur Tengah.

Ini kan sangat memprihatinkan. Banyak yang baru mencapai level wisata ramah muslim. Namun sayang belum memenuhi syarat sebagai destinasi wisata halal. Ini harus menjadi perhatian Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Lontar Ketua DPR RI dalam pesan singkat di Jakarta, Senin (03/09/2018).

Kemenpar, lanjut dia, segera melakukan langkah taktis dalam membangun kesadaran pasar (market awareness) wisata halal. Salah satunya, dengan menggandeng menggandeng pemerintah daerah, akademisi, pebisnis atau pelaku industri wisata, komunitas dan media (penta-helix).

Dilanjutkan, Kementerian Pariwisata yang dipimpin Arief Yahya harus membangun sinergi dengan unsur penta-helix. Ini demi mengakselerasi pengembangan destinasi wisata halal di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena sya menilai wisata halal belum digarap serius, tutur politisi Partai Golkar.

Selain itu, sambung dia, Kemenpar harus melakulan sinergi, bekerja sama membangun wisata halal dengan berbagai unsur seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta pemda di seluruh daerah untuk melakukan sertifikasi bagi destinasi yang memenuhi sejumlah persyaratan sebagai wisata halal.

Langkah itu juga demi perlindungan bagi turis yang menginginkan rasa aman dan nyaman dari aspek syariah saat berpelesir di destinasi wisata halal di Indonesia, tandasnya serius.

Mengingat sertifikasi halal berdampak pada peningkatan kualitas hotel ataupun restoran, sehingga mampu mendongkrak daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis wisata, baik perhotelan maupun restoran di Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai kawasan Taman Wisata Dunia yang memegang teguh prinsip halal, ucapnya.

Ketua DPR mendesak Komisi X DPR agar memanggil Kemenpar, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan langkah taktis dalam membangun kesadaran pasar (market awareness) wisata halal. 0 NIZ
Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Rabu, 08 Juli 2020
Rabu, 13 Mei 2020
Rabu, 22 April 2020
Jumat, 17 April 2020
Jumat, 27 Maret 2020
Kamis, 12 Maret 2020
Sabtu, 01 Februari 2020
Kamis, 23 Januari 2020
Rabu, 22 Januari 2020
Senin, 20 Januari 2020
Sabtu, 18 Januari 2020
Kamis, 16 Januari 2020