Sabtu, 15 September 2018

ICW Desak Parpol Komitmen Coret Nama Caleg Mantan Napi Korupsi

ICW Desak Parpol Komitmen Coret Nama Caleg Mantan Napi Korupsi

Beritabatavia.com - Berita tentang ICW Desak Parpol Komitmen Coret Nama Caleg Mantan Napi Korupsi


Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyampaikan dua tuntutan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyampaikan dua tuntutan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg.

"Setelah ada putusan MA, tuntutan kami ada dua. Pertama, parpol harus komitmen mencoret nama-nama mantan napi korupsi yang menang gugatan," kata Almas di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (15/09/2018).

Almas mengatakan sejumlah partai politik telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan eks napi korupsi dalam pemilihan legislatif. Dengan adanya putusan MA yang mencabut larangan eks napi korupsi jadi caleg, Almas berharap partai politik tetap menjalankan kesepakatan dalam pakta integritas tersebut.

Tuntutan kedua, Almas mengatakan larangan eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif harus diatur dalam Undang-Undang Pemilu. "Buktikan ada semangat untuk tidak mencalonkan napi korupsi ke pemilu legislatif," kata dia.

Terkait putusan MA tersebut, Almas melihat bahwa MA belum sepakat mengenai perspektif bahwa larangan tersebut sangat penting digagas dalam pemilu legislatif. Sebab, kata dia, MA mestinya tidak mengabaikan fenomena di Indonesia bahwa korupsi masih sangat masif di kalangan legislatif.

Berdasarkan data ICW, ada 435 anggota DPR dan DPRD yang menjadi tersangka korupsi dalam tujuh tahun terakhir, yaitu 2010-2017. Adapun jumlah kepala daerah yang menjadi tersangkut kasus korupsi ada 231 orang.

MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

"Sudah diputuskan kemarin, 13 September 2018. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi napi itu boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujarnya. 0 TMP

Berita Lainnya
Minggu, 03 November 2019
Jumat, 01 November 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Rabu, 30 Oktober 2019
Selasa, 29 Oktober 2019
Senin, 28 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019
Jumat, 18 Oktober 2019
Rabu, 16 Oktober 2019