Beritabatavia.com -
Peristiwa amblesnya tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) di Setiabudi dan Jalan RE Martadinata, harus menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Bencana Sosial dan Bencana Andi Arief, Senin (20/9). Menurut Andi, Kota Jakarta hingga kini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Jakarta beberapa kali terkena dampak goncangan gempa yang berepisentrum di Selat Sunda dan Sukabumi. Di samping itu, penurunan tanah sekitar 18-26 cm di kawasan Jakarta Utara juga sudah dirasakan berbagai kalangan, kata Andi Arief secara tertulis seperti yang disampaikan ke beritabatavia.com.
Menurut Andi, Pemprov DKI Jakarta harus membentuk BPBD Jakarta karena kondisi Jakarta rawan bencana dan memerlukan sebuah institusi kebencanaan yang mumpuni.
Dalam Peta Bahaya Kegempaan (Peta Seismic Hazard) 2010 yang disusun Tim Ahli Gempa Indonesia, kata Andi Arief, wilayah Jakarta diidentifikasi mengalami percepatan pergeseran batuan dasar, sehingga potensi rambatan gempa ke ibukota patut diwaspadai. Sejarah mencatat, wilayah DKI pernah diguncang gempa dahsyat, semisal pada tahun 1699, 1780, 1883, dan 1903.
Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, berharap Pemprov DKI dapat mengantisipasi potensi ancaman gempa dan dampak penurunan tanah dengan lebih baik. Caranya, dengan membenahi sistem manajemen bencana di wilayahnya.
Untuk itu, kata Velix, percepatan pembentukan institusi yang khusus menangani bencana merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Setelah itu, penguatan kapasitas institusi, khususnya dalam hal pengetahuan dan ketrampilan kebencanaan, menyusul untuk dilakukan.
Manajemen bencana DKI Jakarta harus menitikberatkan kepada mitigasi bencana. Ibukota penuh dengan gedung-gedung tinggi, sehingga perlu dipikirkan upaya meminimalisasi risiko akibat goyangan gempa atau penurunan tanah. Karena itu, edukasi publik, juga pembuatan emergency plan (rencana darurat) kebencanaan, mendesak untuk diagendakan, kata Velix.
Andi Arief menambahkan, dalam banyak kasus, kegagalan penanganan bencana tidak disebabkan oleh skala bencana yang terlalu besar untuk ditangani, tetapi karena mismanajemen atau salah urus. Jangan sampai mismanajemen bencana juga terjadi di Jakarta, kata Andi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Fauzi Bowo menyatakan tidak akan membiarkan Jakarta tenggelam, seperti prediksi sejumlah ahli. Gubernur yang akrab disapa Foke itu akan berupaya semaksimal mungkin agar Ibukota tidak tenggelam.
Apalagi gubernurnya orang Betawi, orang Jakarta. Masak dibiarin kampungnya tenggelam, ujar Foke.
o nor
Ist.
