Jumat, 26 Oktober 2018 10:35:10

ICW Desak KPK Usut Polemik Beras

ICW Desak KPK Usut Polemik Beras

Beritabatavia.com - Berita tentang ICW Desak KPK Usut Polemik Beras

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti persoalan polemik data beras yang berbeda-beda. ...

  ICW Desak KPK Usut Polemik Beras Ist.
Beritabatavia.com -
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti persoalan polemik data beras yang berbeda-beda. Kejadiannya ini harusnya dinvestigasi secara komprehensif lagi.

ICW mendorong pihak yang memiliki wewenang dalam penindakan korupsi, yakni KPK untuk menindaklanjuti hal ini. Selain itu, KPK didorong untuk melakukan pengecekan silang yang menyeluruh secara objektif berdasarkan dua data beras tersebut, papar Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas dalam keterangannya, Jumat (26/10).

Kalau dikatakan metodenya yang berbeda, kan yang di-sampling dan disurvei itu sama. Apalagi untuk data nasional, BPS itu kan dibentuk oleh Undang-Undang (UU), memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data per instansi dan menjadi pusat data untuk nasional. Data BPS data official loh, tegas Firdaus.

ICW juga mendesak agar DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit komprehensif terkait neraca pangan Indonesia dan bagaimana kinerja penanganan pangan Indonesia sehingga dapat didapatkan gambaran awal persoalan.

Perbedaan data beras itu menurut ICW terlihat versi BPS yang menyebut surplus produksi beras 2018 hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan.

Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Pengamat dari Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin dalam keterangan tertulis yang diterima Antara menilai, perbedaan data ini merupakan persoalan yang berlarut-larut dan selalu muncul dari tahun ke tahun serta berujung pada tahun politik.

Ujang Komarudin memandang, sangat sulit mengkampanyekan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah jika sumber datanya berbeda. Mengkritik itu tergantung momentumnya. Sekarang sudah ada momentum karena data yang tidak sama itu tidak mampu dituntaskan meski sempat disebut akan diselesaikan, katanya. 0 kay
Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Rabu, 13 Mei 2020
Rabu, 22 April 2020
Jumat, 17 April 2020
Jumat, 27 Maret 2020
Kamis, 12 Maret 2020
Sabtu, 01 Februari 2020
Kamis, 23 Januari 2020
Rabu, 22 Januari 2020
Senin, 20 Januari 2020
Sabtu, 18 Januari 2020
Kamis, 16 Januari 2020
Rabu, 15 Januari 2020