Kamis, 22 November 2018 18:06:50

Kadin: Tunda Penerapan Relaksasi DNI 2018

Kadin: Tunda Penerapan Relaksasi DNI 2018

Beritabatavia.com - Berita tentang Kadin: Tunda Penerapan Relaksasi DNI 2018

Pemerintah telah memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), ...

  Kadin: Tunda Penerapan Relaksasi DNI 2018 Ist.
Beritabatavia.com - Pemerintah telah memaparkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan relaksasi Daftar Negatif investasi (DNI) pada pekan lalu.

Kami menilai ada poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya berkaitan dengan DNI 2018. Kebijakan investasi ini berkaitan erat dengan dunia usaha dan Kadin sebagai lembaga yang mewadahi para pengusaha. Dengan demikian, objektivitas kebijakan ini akan turut dipengaruhi oleh masukan-masukan dari dunia usaha, terang Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam keterangan tertulis, Kamis (22/11).

Mengingat, lanjut dia, urgensi kebijakan relaksasi tersebut bagi dunia usaha, Kadin akan mengumpulkan 124 asosiasi pengusaha Kamis (22/11), untuk membahas poin-poin usulan dunia usaha. Karena itu, Kadin meminta pemerintah menunda penerapan aturan DNI hingga ada dialog dan masukan yang mewakili kepentingan pelaku usaha.

Detail masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha, besok. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI, sambung Rosan.

Hal ini perlu disampaikan Kadin, mengingat pengeluaran kebijakan relaksasi DNI terjadi tanpa dialog atau konsultasi untuk mendengarkan masukan Kadin, sebagaimana yang lazim terjadi sebelum keluarnya paket-paket kebijakan ekonomi.

Poin lain yang akan menjadi perhatian Kadin adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional. Bagi pelaku usaha, UMKM merupakan kawah pembentukan spirit kewirausahaan. Sementara bagi masyarakat, UMKM menjadi naungan bagi lebih dari 95% tenaga kerja nasional.

Sedangkan bagi perekonomian nasional, sektor UMKM menjadi salah satu motor baru yang bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang berkaitan dengan sektor UMKM perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam kaitan dengan investasi.

Berkaitan dengan isu tersebut, Kadin Indonesia akan segera melakukan pertemuan dengan menteri perekonomian, Kepala BKPM, dan menteri terkait lain, tutup Rosan. 0 NIZ
Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Rabu, 13 Mei 2020
Rabu, 22 April 2020
Jumat, 17 April 2020
Jumat, 27 Maret 2020
Kamis, 12 Maret 2020
Sabtu, 01 Februari 2020
Kamis, 23 Januari 2020
Rabu, 22 Januari 2020
Senin, 20 Januari 2020
Sabtu, 18 Januari 2020
Kamis, 16 Januari 2020
Rabu, 15 Januari 2020