Rabu, 02 Januari 2019

ITW: Pemerintah & Polri Jangan Mati Rasa, 2019 Kemacetan Lebih Parah

ITW: Pemerintah & Polri Jangan Mati Rasa, 2019 Kemacetan Lebih Parah

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW: Pemerintah & Polri Jangan Mati Rasa, 2019 Kemacetan Lebih Parah

Indonesia Traffic Watch (ITW) memprediksi kondisi lalu lintas pada 2019 tidak akan lebih baik dari 2018. Justru kemacetan di kota-kota besar ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Indonesia Traffic Watch (ITW) memprediksi kondisi lalu lintas pada 2019 tidak akan lebih baik dari 2018. Justru kemacetan di kota-kota besar khususnya ibukota Jakarta akan semakin parah.

"Untuk itu pemerintah dan Polri jangan mati rasa, tetapi terus berupaya maksimal untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).Karena lalu lintas berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Rabu (2/1).

Sebab, Edison melanjutkan, faktanya kemacetan masih menu sehari hari dan terjadi nyaris di seluruh ruas jalan ibukota. Selain menimbulkan kerugian materi, kemacetan juga sudah mengganggu aktifitas dan kreatifitas  yang berdampak menurunnya produktifitas masyarakat.

Sementara upaya yang dilakukan pemerintah dan Polri belum menjadi solusi efektif dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas. Pembangunan ruas tol yang massif justru jadi beban masyarakat.Karena harus membayar tol meskipun tidak ada jaminan bebas dari kemacetan. Artinya, pembangunan ruas jalan termasuk tol tidak menjadi solusi efektif untuk mewujudkanKamseltibcarlantas.

"Pemicu utama kemacetan adalah populasi kendaraan yang tidak terkontrol," ujar Edison Siahaan yang juga  mantan ketua Forum Wartawan Polri ini. Sementara, tambahnya, pertumbuhan ruas jalan terbatas, sehingga tidak mampu menampung kendaraan.Ditambah lagi ketidak berdayaan pemerintah menyelesaikan permasalahan angkutan umum berbasis aplikasi yang beroperasi terus secara illegal. Meskipun potensi memicu konflik, tapi pemerintah terkesan membiarkan hingga saat ini.

Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta lebih dari 18 juta unit, jika ditempatkan secara berjejer di seluruh jalan raya di Jakarta, maka jalan raya akan berubah menjadi arena parkir. Karena mustahil kendaraan dapat bergerak. Berdasarkan data dari BPS DKI Jakarta 2016 jumlah kendaraan bermotor rata-rata tumbuh 5 persen  selama 5 tahun.

Sedangkan panjang jalan hanya bertambah kurang dari 0,1 persen . Komposisi lalu lintas secara umum adalah sepeda motor 73,92 persen, mobil penumpang 19,58 persen mobil beban 3,83 persen,  mobil bus 1,88 persen serta kendaraan khusus 0,79 persen.
Artinya, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta jauh lebih banyak dari ruas dan panjang jalan yang tersedia. Sehingga jalanan Jakarta overload,  akibatnya kemacetan parah terjadi di hampir seluruh ruas jalan.

"Seharusnya kendaraan pribadi di Jakarta  dikurangi hingga jumlahnya ideal dengan ruas dan panjang jalan yang tersedia. Sehingga nyaman untuk semua pihak," tegasnya.
Menurut Edison, permasalahan kemacetan di Ibukota Jakarta sudah ekstrim atau gawat darurat. Tentu upaya yang dilakukan tidak lagi bisa hanya pengaturan/pengalihan atau sekadar rekayasa. Tetapi harus tindakan ekstrim layaknya upaya untuk mengatasi kondisi yang gawat darurat.

ITW mendesak pemerintah melakukan  setidaknya 9 tindakan atau upaya yang berdampak efektif sehingga lima tahun kemudian kondisi lalu lintas bisa Kamseltibcar :

1.Melakukan kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraaan bermotor baru di wilayah Jakarta dan kota-kota besar yang kemacetannya sudah diambang batas.
2.Kemudian, pembatasan usia kendaraan yang dapat melintas. Termasuk usia kendaraan angkutan umum.
3.Pembatasan kepemilikan kendaraan setiap rumah dengan mewajibkan memiliki garasi.
4.Menaikan tarif parkir agar masyarakat berpindah ke angkutan umum.
5.Mewajibkan semua kendaraan bermotor memiliki asuransi kendaraan sebagai syarat untuk memperpanjang STNK.
6.Menyiapkan dan memperbanyak jumlah kendaraan umum termasuk monorel, kereta bawah tanah dan terintegrasi ke seluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi.
7.Menyiapkan lokasi parkir di kawasan kota penyangga seperti di Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor.
8.Pemerintah/Pemprov DKI mensubsidi BBM kendaraan umum sehingga harganya menjadi lebih murah dan terjangkau. Memisahakan SPBU  kendaraan pribadi dan umum yang BBM nya di subsidi.
9.Membangun rumah susun di dalam kota dan daerah dekat kantong parkir, stasiun kereta pinggir kota. O iki

Berita Lainnya
Minggu, 03 November 2019
Jumat, 01 November 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Selasa, 29 Oktober 2019
Jumat, 25 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Rabu, 23 Oktober 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019