Kamis, 10 Januari 2019

Dana Desa & Bansos Hak Rakyat, Bukan Prestasi Capres Petahana

Ist.
Beritabatavia.com - Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan dana Desa, dana Kelurahan, dan dana Bansos yang digelontorkan pemerintah jelang Pemilu, adalah uang rakyat tidak ada hubungannya dengan prestasi calon Presiden petahana.

Menurut Fahri, dana triliunan rupiah itu sudah dianggarkan sejak era presiden SBY. Tetapi, kenapa Januari sampai jelang Pilpres pemerintah baru menggelontorkannya.

“Bila dana yang jumlahnya puluhan triliun tersebut sampai kemasyarakat. Ingatkan,  bahwa itu adalah uang rakyat , tidak ada hubungannya dengan prsetasi petahana,” kata Fahri Hamzah, saat menjadi pembicara di Kantor Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Oleh karena itu, Fahri meminta tolong agar disampaikan ke seluruh rakyat Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah. Masyarakat berhak menerima dana tersebut karena dana tersebut adalah uang rakyat.

Wakil ketua DPR RI Fahri juga meminta pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi berani bersuara terkait dana desa. Menurut Fahri, dana desa senilai Rp
73 triliun adalah hak rakyat yang cair di bulan-bulan menjelang Pemilu 2019, karenanya dikhawatirkan bila sampai hal itu sampai disalahartikan.

"Saya khawatir, makanya mengusulkan ke Bung Sandiaga, agar diumumkan kepada rakyat bahwa dana desa ini enggak ada hubungan dengan petahana, uang itu milik Anda dan memang hak Anda," tegas Fahri Hamzah.

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan, dana desa pada 2019 adalah jumlah yang terbesar dalam sejarah. Hal ini sebelumnya juga diamini oleh Presiden Jokowi, terkait tambahan anggaran untuk program dana mencapai angka Rp 73 triliun tersebut.

"Jadi hati-hati itu, ada juga dana bansos, termasuk dana PKH dan akan menyentuh orang perorang, dana kelurahan, dan dana untuk mengaktivasi rakyat di bawah," tegasnya.

Kembali ditegaskan Fahri, dana desa adalah hak rakyat. Karenanya bila menerimanya tidaklah ada singgungannya dengan timbal politik. Hal ini harus diketahui seluruh rakyat Indonesia , agar terwujud Pemilu yang jujur dan adil.

" Dana itu adalah haknya rakyat tidak ada hubungan dengan politik, karena kita berkeinginan Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil),”pungkas Fahri . O son


Berita Lainnya
Senin, 24 Desember 2018
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018