Senin, 14 Januari 2019

ITW Ingatkan Menhub, Diskresi Pengaturan Ojol Langgar UU

Ist.
Beritabatavia.com -
Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan agar Menhub tidak menggunakan diskresi untuk mengatur ojek online (Ojol) dengan menggunakan landasan Undang-Undang (UU) no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, mengatakan, diskresi itu dapat digunakan apabila kegiatan publik tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Sementara UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara jelas dan tegas mengatur tentang angkutan umum.

“ Kita tidak mempersoalkan tentang aplikasi yang digunakan oleh angkutan umum,” kata Edison Siahaan, lewat siaran persnya, Senin (14/1).

Tetapi, Edison menjelaskan, Pasal 137 UU No 22 tahun 2009 mengatur bahwa  sepeda motor hanya untuk angkutan orang dan barang. Sedangkan Pasal 138 ayat 3 menyebutkan angkutan umum orang dan barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Bahkan Pasal 140 menjelaskan  tentang syarat-syarat kendaraan angkutan umum. Setiap angkutan umum harus memenuhi  enam jenis standar pelayanan minimal, diantaranya, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Selain itu, tambah Edison, pemerintah harus menyesuaikan jumlah ideal angkutan umum dengan kebutuhan agar tidak saling bersinggungan dengan trayek yang sudah ada.

“ Atas dasar itulah, tidak ada alasan Kemenhub untuk mengatur ojol yang akan diterbitkan pada Maret mendatang,” tegas Edison.

ITW menilai, kebijakan untuk mengatur Ojol oleh Kemenhub tidak memenuhi syarat sesuai amanat UU no 30 tahun 2014. Karena sepeda motor sudah sangat jelas diatur dalam UU No 22 tahun 2009 adalah sebagai angkutan orang bukan angkutan umum.

Apabila kebijakan itu tetap diterbitkan pada Maret mendatang, maka bertentangan dengan UU karena  potensi menuai konflik serta tidak sesuai dengan upaya mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Menurut Edison, kebijakan Kemenhub untuk mengatur Ojol adalah dampak ketidak mampuan pemerintah melaksanakan UU nomor 22 tahun 2009. Sehingga  pemerintah kalap dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

ITW menyarankan agar pemerintah focus pada upaya penegakan hukum yang tertuang dalam UU nomor 22 tahun 2009. Artinya, menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum adalah pelanggaran hukum. Jika tetap terjadi, maka pemerintah gagal melaksanakan undang-undang.

Tetapi, Edison menjelaskan, jika hasrat pemerintah ingin tetap mengatur Ojol,lebih baik mengupayakan untuk melakukan revisi terhadap UU No 22 tahun 2009.

“Jika tidak, maka kita meminta agar kebijakan pengaturan ojol tidak dilanjutkan,” ujarnya.  Edison menambahkan, apabila tidak mau dituding kebijakan pengaturan ojol sarat dengan kepentingan pelaksanaan Pilpres pada April 2019 mendatang, lebih baik dibatalkan. O Iki 

Berita Lainnya
Senin, 24 Desember 2018
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018