Senin, 28 Januari 2019

KPK: Lamban Pemecatan PNS Koruptor

KPK: Lamban Pemecatan PNS Koruptor

Beritabatavia.com - Berita tentang KPK: Lamban Pemecatan PNS Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin terhadap pemecatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil ( PNS) terbukti korupsi berjalan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin terhadap pemecatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil ( PNS) terbukti korupsi berjalan sangat lambat, lelet. Padahal pemberhentian PNS koruptor menjadi komitmen pemerintah. Data KPK, dari 2.357 PNS divonis korupsi melalui putusan berkekuatan hukum tetap, baru 891 yang diberhentikan secara tak hormat.

"KPK menerima informasi dari BKN tentang masih lambatnya proses pemberhentian PNS yang telah terbukti korupsi. Hal ini disebabkan mulai dari keengganan, keraguan atau penyebab lain para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah  seperti dikutip Antara, Senin (28/01).

Pemberhentian seluruh 2.357 PNS itu seharusnya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2018. "KPK sangat menyayangkan rendahnya komitmen PPK, baik di pusat ataupun daerah untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku tersebut," tambah Febri.

KPK, kata Febri, terus bekoordinasi untuk memastikan ketidakpatuhan atau apa yang menjadi hambatan dalam pemberhentian ini. Apalagi pada 13 September 2018, Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN meneken kesepakatan bersama mengenai pemberhentian PNS bermasalah hukum.
Untuk instansi Pusat, dari 98 PNS yang divonis bersalah karena korupsi, baru 49 orang yang diberhentikan.

Beberapa kementerian ini tercatat belum memberhentikan sejumlah PNS yg melakukan korupsi, yaitu Kementerian PUPR sebanyak 9 orang, Kemenristek Dikti sebanyak 9 orang, Kementerian Kelauatan dan Perikanan sebanyak 3 orang, Kementerian Pertahanan sebanyak 3 orang dan Kementerian Pertanian sebanyak 3 orang.

"Sedangkan Kementerian yang terbanyak memberhentikan PNS terbukti korupsi adalah Kementerian Perhubungan sebanyak 17 orang dan Kementerian Agama sebanyak 7 orang," ungkap Febri.

Penyebab lainnya adalah beredarnya surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut.

LKBH Korpri tersebut melakukan pengujian materi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Silil negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d sehingga meminta agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.

"Judicial Review yang diajukan ke MK semestinya tidak jadi alasan untuk menunda aturan yang telah jelas tersebut," tegas Febri sambil menambahkan KPK mengimbau agar pimpinan instansi serius menegakan aturan terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang korupsi tersebut.

"Karena sikap kompromi thd pelaku korupsi, selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat thd pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara," sambungnya. 0 RIO


Berita Lainnya
Senin, 04 Maret 2019
Sabtu, 02 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Jumat, 22 Februari 2019
Rabu, 20 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Senin, 18 Februari 2019
Sabtu, 16 Februari 2019