Jumat, 22 Maret 2019

MoU Dengan KPU, PPATK Jangan Hanya Jadi Aksesoris

MoU Dengan KPU, PPATK Jangan Hanya Jadi Aksesoris

Beritabatavia.com - Berita tentang MoU Dengan KPU, PPATK Jangan Hanya Jadi Aksesoris

Publik berharap keberadaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak hanya menjadi aksesoris. Tetapi harus berperan aktif untuk ...

Ist.
Beritabatavia.com - Publik berharap keberadaan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak hanya menjadi aksesoris. Tetapi harus berperan aktif untuk membangun akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.

Setara Institute, menilai,  penandatanganan MoU  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada Kamis (21/3), merupakan salah satu cara  mengawal integritas Pemilu dari praktik dan tata kelola sumber daya finansial yang berpotensi dilakukan oleh setiap peserta Pemilu, baik legislatif maupun presiden. 

"MoU ini diharapkan tidak hanya sebagai aksesoris yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu tetapi harus juga memberikan efek penghukuman manakala ditemukan adanya praktik transkasi mencurigakan sepanjang musim Pemilu 2019 ini," kata ketua Setara Institute, Hendardi, Jumat (22/3) .

Menurutnya, selama ini kerja PPATK dalam mengawal Pemilu bersih belum menunjukkan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas Pemilu.  Bahkan, tindak pidana Pemilu seringkali hanya menjadi pemanis bagi penyelenggaraan Pemilu, dimana tindak pidana Pemilu tidak bisa diadili dan tidak kontributif pada perwujudkan keadilan elektoral.

Hendardi mengungkapkan, tindak pidana Pemilu hilang dari daftar perkara yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum seiring dengan riuhnya kemenangan kontestan pasca pemilihan.

"Padahal, semestinya tindak pidana Pemilu tersebut tetap harus dituntaskan, karena penyelesaian perkara itu bagian dari variabel penentu kualitas dan integritas Pemilu, " tegas Hendardi.
 
Sebab, lanjutnya, produk kerja  lembaga PPATK ditujukan kepada institusi penegak hukum, maka penyikapan segera atas dugaan transaksi mencurigakan dari para kontestan mesti ditindaklanjuti secara cepat sehingga publik memiliki referensi saat berada di bilik suara. Transaksi mencurigakan bukan hanya ditujukan pada praktik-praktik politik uang oleh para kontestan Pemilu Legislatif dan Pilpres, tetapi juga dukungan sektor-sektor swasta yang melampaui batas kewajaran, baik bersumber dari dana dalam negeri maupun dana asing.
 
Penindakan tindak pidana Pemilu terkait politik uang, termasuk potensi kucuran dana yang tidak wajar dari korporasi dan asing,  merupakan bagian dari otoritas negara mengawal proses demokrasi secara berintegritas.

" Diperlukan langkah sigap PPATK dan penegak hukum, agar MoU antara KPK dan PPATK memiliki signifikansi memperkuat kualitas pesta demokrasi kita," pungkas Hendardi. O son

Berita Lainnya
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Kamis, 03 Oktober 2019
Rabu, 02 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Senin, 30 September 2019
Minggu, 29 September 2019
Sabtu, 28 September 2019
Jumat, 27 September 2019
Selasa, 24 September 2019
Senin, 23 September 2019
Kamis, 19 September 2019