Rabu, 03 April 2019

Hentikan Segregasi Sosial & Eksklusi Minoritas

Hentikan Segregasi Sosial & Eksklusi Minoritas

Beritabatavia.com - Berita tentang Hentikan Segregasi Sosial & Eksklusi Minoritas

Setelah sempat ditolak karena non Muslim, Slamet Jumiarto dan keluarga akhirnya diperbolehkan tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul. ...

Ist.
Beritabatavia.com - Setelah sempat ditolak karena non Muslim, Slamet Jumiarto dan keluarga akhirnya diperbolehkan tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul. Bahkan Surat Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 tentang Persyaratan Pendatang Baru di Dusun Karet, akhirnya dicabut.

Terkait proses pencabutan surat yang berlangsung dengan relatif cepat. SETARA Institute memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bantul Suharsono yang langsung mengecam dan meminta aturan diskriminatif di Dusun Karet tersebut dicabut.

Direktur riset SETARA Institute, Halili, mengatakan, standing position Bupati Bantul ini bukan sikap pertama yang menunjukkan kuatnya perspektif toleransi.

“Sebelumnya sikap dengan nada yang sama juga ditunjukkan dalam kasus penolakan Camat Pajangan oleh warga karena yang bersangkutan non-Muslim. Juga dalam kasus perusakan persiapan sedekah laut oleh kelompok intoleran,” kata Halili dalam siaran persnya Rabu (3/4).

Selain itu, Halili menambahkan, pihaknya juga  menyuarakan tabik kepada Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY, yang melalui Sekda DIY menyampaikan sikap toleran yang sama dan menyatakan bahwa aturan tersebut mesti dibatalkan. Juga kepada DPRD DIY dan lebih-lebih elemen masyarakat sipil DIY atas inisiatif yang baik untuk menghadirkan keadilan bagi korban.

Atas situasi tersebut, SETARA Institute memberikan pernyataan sebagai berikut.
Pertama, aturan yang diskriminatif di tingkat lokal bukanlah fenomena tunggal di Pleret. Begitu banyak kebijakan negara yang diskriminatif mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat RT.

Ketentuan-ketentuan demikian nyata-nyata mendorong eksklusi sosial, melegalisasi intoleransi, melanggar hak dan mengakibatkan luka moral (moral injury) atas minoritas, khususnya minoritas keagamaan.
SETARA Institute mendesak pemerintah agar menghentikan eksklusi terhadap minoritas, dengan melakukan tindakan yang progresif untuk mengatasi regulasi lokal yang diskriminatif.

Kedua, belajar dari kasus Pleret Bantul, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap pemukiman-pemukiman eksklusif yang menciptakan segregasi sosial berdasarkan agama seperti di Dusun Karet. Dusun Karet bukan gejala unik. Dalam perkembangan kontemporer, banyak sekali pemukinan yang eksklusif dalam bentuk perumahan-perumahan berdasarkan agama tertentu.

Di dalam iklim kemerdekaan, perumahan eksklusif berdasarkan agama tertentu merupakan kemunduran peradaban yang memuat kontra narasi atas kemajemukan. Fenomena ini akan menutup ruang perjumpaan antar identitas yang berbeda dan menebalkan kekhawatiran, kecurigaan, ketakutan dan keterancaman dalam melihat identitas yang berbeda.
Pemerintah harus segera mengikis terjadinya segregasi sosial semacam itu dengan menolak perizinan perumahan yang eksklusif berdasarkan identitas agama sebab berpotensi merusak kebinekaan Indonesia. O son

Berita Lainnya
Rabu, 03 April 2019
Selasa, 02 April 2019
Minggu, 31 Maret 2019
Sabtu, 30 Maret 2019
Jumat, 29 Maret 2019
Kamis, 28 Maret 2019
Rabu, 27 Maret 2019
Selasa, 26 Maret 2019
Senin, 25 Maret 2019
Minggu, 24 Maret 2019
Sabtu, 23 Maret 2019
Kamis, 21 Maret 2019