Beritabatavia.com -
Hendaknya masyarakat tidak salah persepsi bahwa lembaga survey yang melakukan quick count adalah lembaga negara yang memiliki hak untuk mengumumkan hasil Pileg dan Pilpres.
Lembaga survey yang melakukan quick count itu adalah lembaga komersial yang berbentuk PT yang lagi cari makan untuk menghidupi keluarga pemilik perusahaan dan karyawannya, kata Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono, Sabtu (20/4).
Menurutnya, lembaga-lembaga survey itu mendapatĀ lisense dari KPU untuk usaha cari uang sekaligus peluang untuk lapangan kerja di Indonesia khususnya saat Pemilu dan Pilkada.
Jadi bukan lembaga resmi negara yang punya hak mengumumkan atau menentukan siapa pemenang Pilpres dan Pileg.
Arief menjelaskan, mereka sama dengan lembaga lembaga Survei pollingĀ opini di Amerika Serikat yang pada salah memprediksi kemenangan Hillary Clinton pada Pilpres 2016 di Amerika Serikat.
Tetapi bedanya, Arief Poyuono melanjutkan, kalau di Amerika Serikat lembaga Survei pollingĀ opini tidak pernah mau di undang ke white House oleh Presiden incumbent atau Capres Hillary Clinton.
Dan kalau mereka salah prediksi kayak saat Pilkada, mereka langsung beralasan macam macam ,agar jualan jangan sampai tidak laku.
Ini Saya sampaikan kepada masyarakat agar mengerti dan tidak salah persepsi terhadap Lembaga Survei quick count di Indonesia yang mencoba mengais rejeki dari pesta demokrasi, tegas Arief Poyuono.
Dia juga menjelaskan, berdasarkan real count hasil pengumpulan data data C1 yang diperoleh dari saksi-saksi Prabowo- Sandi yang sudah sudah hampir mencapai 88,9 persen dari total TPS. Hasilnya sudah dihitung bahwa Prabowo-Sandi unggul dengan 62,2 persen dan Joko Widodo- Maruf Amin 36,3 persen sedangkan suara rusak 1,5 persen. Namun, pihaknya tetap menunggu hasil resmi penghitungan dari KPU yang tentu tidak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh dilapangan.O son