Rabu, 01 Mei 2019

Hendardi : Pemilu Berjalan Tak Sempurna

Hendardi : Pemilu Berjalan Tak Sempurna

Beritabatavia.com - Berita tentang Hendardi : Pemilu Berjalan Tak Sempurna

Pemilu serentak 2019 sejak awal pelaksanaan sarat dengan permasalahan. Meskipun secara umum proses pelaksanaan pemilu serentak berjalan baik ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Pemilu serentak 2019 sejak awal pelaksanaan sarat dengan permasalahan. Meskipun secara umum proses pelaksanaan pemilu serentak berjalan baik tetapi tidak sempurna. Pemilu serentak yang pertama kali dilaksanakan inipun, memicu polemik panjang. Bahkan, hingga proses perhitungan hasil suara,kritik dan saran serta tudingan adanya praktik curang maupun beragam permasalahan lainnya terus mencuat. Pemilu serentak 2019 menuai banyak catatan dari berbagai kalangan, diantaranya Setara Institute.

Ketua Setara Institute, Hendardi memberikan lima catatan terkait Pemilu serentak 2019.

1. Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak pertama yang diadakan di Indonesia, setelah sebelumnya terjadi pemisahan antara Pilpres dan Pemilu legislatif. Di luar alasan konstitusionalitas keserentakan, secara teknisĀ  Pemilu serentak telah memberikan pembelajaran berharga bagi perbaikan di masa yang akan datang. Dari soal beban kerja penyelenggara, korban jiwa dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada Pilpres.

2. Secara umum Pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan hukum Pemilu yang telah didesain oleh para penyelenggara negara. Ketidakpuasan dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia, baik sepanjang proses penghitungan suara dari tingkat kecamatan, KPUD dan KPU hingga ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga bisa menjadi saluran penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

3. Harus diakui, terdapat beberapa persoalan dalam Pilpres tetapi bersifat partikular dan kasuistik, sehingga tidak bisa dijadikan alasan mendelegitimasi kinerja para penyelenggara. Sebagian besar komplain atas Pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu. Generalisasi kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil Pemilu jelas merupakan kekeliruan dalam menilai Pemilu dan membahayakan proses demokrasi Indonesia.

4. Kampanye penolakan atas hasil Piplres yang dilakukan oleh beberapa pihak adalah ekspresi kritis yang berlebihan, karena seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia. Patut diingat tidak ada instrumen hukum, konstitusi dan kelembagaan apapun yang bisa membatalkan penyelenggaraan Pemilu, kecuali mempersengketakan hasil Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi.

5. Berbagai praktik dan kasus yang tidak sejalan dengan prinsip Pemilu berintegritas, hendaknya didokumentasikan, dikaji dan didiskusikan guna perbaikan hukum Pemilu. Termasuk desain Pemilu legislatif yang terpisah dari Pilpres, sistem penghitungan Pemilu legislatif yang meminimalisir kecurangan antar caleg, baik dalam satu partai maupun antarpartai, dan gagasan e-counting dan e-voting yang hemat biaya.O son

Berita Lainnya
Minggu, 03 November 2019
Jumat, 01 November 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Selasa, 29 Oktober 2019
Jumat, 25 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Rabu, 23 Oktober 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019