Selasa, 07 Mei 2019 13:13:54

Catatan Pemilu 2019 Oleh Bona Ricki Siahaan (1)

Catatan Pemilu 2019 Oleh Bona Ricki Siahaan (1)

Beritabatavia.com - Berita tentang Catatan Pemilu 2019 Oleh Bona Ricki Siahaan (1)

Pemilihan umum merupakan pesta sebuah negara demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota ...

Ist.
Beritabatavia.com - Pemilihan umum merupakan pesta sebuah negara demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Legislatif, maupun Kepala Daerah. Indonesia baru saja melewati proses pemilihan umum pada 17 April 2019 lalu yang bisa dikatakan cukup sukses karena pemilu kali ini sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Mengapa berbeda? Hal itu disebabkan karena Pemilu saat ini dilakukan serentak yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD maupun DPD.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan tanggungjawab sebagai penyelenggara pesta demokrasi yang tertuang dalam pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 menjelaskan bahwa KPU sebagai perencana dan yang mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum. Selain itu, KPU juga menerima dan menetapkan partai politik yang bisa maju dalam kontestasi Pemilihan Umum dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang.
Dalam Pemilu 2019 ini anggaran yang digunakan oleh KPU adalah sebesar Rp. 25,59 Triliun dan selain itu dalam rangka pengawasan dan keamanan Pemilu diberikan juga anggaran masing-masing Rp. 4,85 Triliun dan Rp. 3,29 Triliun. Anggaran besar yang disetujui oleh pemerintah dan DPR tersebut dianggap sebagai suatu efisiensi karena menghemat waktu dan biaya. Meskipun anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 24,1 Triliun.
Anggaran yang besar tersebut sejatinya diharapkan adalah untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya yaitu terbentuknya pemerintahan yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia serta membuat rakyat Indonesia tidak menderita sedikitpun. Namun apa daya, harapan itu belum bisa terwujud sepenuhnya. Karena dalam proses pemilu segala permasalahan terus muncul ke permukaan. Seperti kasus jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia mencapai lebih 400 orang. Penyebabnya beragam, diantaranya akibat beban kerja yang terlalu berat dalam proses rekapitulasi suara di TPS. Contohnya, I Nengah Widiartha yang terkena stroke saat proses penghitungan suara di TPS 29 Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Karang Asem, dan I Putu Rudi Artawan anggota KPPS Kuta yang meninggal karena kecelakaan.

Fakta yang sangat memilukan. Pesta yang seharusnya menjadi pintu kemakmuran rakyat justru menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban dan bahkan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, korban yang berjatuhan bukan karena desakan rakyat untuk terciptanya pemilu yang diinginkan. Tetapi ada sistem yang diciptakan oleh penyelenggara negara yang justru salah konsep. Berdasarkan data empiris, terlihat jelas pemilu kali ini dilakukan untuk efisiensi waktu dan tenaga melalui dana yang besar tetapi hasilnya justru menghasilkan korban yang sia-sia. Bukankah satu warga negara menjadi korban adalah kesakitan bagi sebuah negara.
Mendoakan memang harus, tetapi tanggung jawab menjadi hal yang juga tidak kalah penting menyikapi masalah ini. Seperti biasa, yang dikritik dalam negara Indonesia ini adalah penyelesaian suatu masalah yang tak pernah selesai dengan tuntas. Selalu meributkan hal yang telah terjadi tetapi tidak pernah berpikir sebelum kejadian itu terjadi bahkan setelah kejadian itu terjadi.
Penghargaan akan tidak ada artinya bila kita mengatakan bahwa resiko sebagai kosekuensi dalam mencapai suatu tujuan. Bukankah tujuan kita menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera? Untuk apa kita hidup dalam kebahagiaan kalau suatu negara masih menganggap korban merupakan hal yang tak bisa dihindari demi terwujudnya cita-cita bangsa. Indonesia harus berbenah dan harus kembali bertanya pada diri sendiri, apa tujuan Indonesia, dan mengapa Indonesia belum mencapai cita-cita yang diinginkan.
Sejatinya kebahagiaan itu adalah berkurangnya penderitaan dalam kehidupan. Kalau penderitaan itu tetap bahkan bertambah maka kita harus sadar bahwa kita gagal dalam membahagiakan diri sendiri. Perebutan kekuasaan bukanlah sebuah tujuan yang tunggal dalam bernegara. Dalam teori utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham menjelaskan bahwa suatu paham atau perbuatan yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan. Sebaliknya, perbuatan yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan. Oleh sebab itu, perbuatan baik atau buruk ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak.
Hal yang sebenarnya sudah banyak dikatakan orang, seperti misalnya untuk apa pemilu? Anggaran pemilu lebih baik untuk rakyat, bahkan negara kita lebih mementingkan menjadi penguasa daripada mensejahterahkan rakyat. Kita harus wajar bila ada pendapat seperti itu, Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, dan 3.5 tahun oleh Jepang. Dan data itu bisa kita dapatkan melalui sejarah-sejarah yang tertulis bahkan terpampang jelas melalui bukti fisik. Generasi sekarang yang paham akan sejarah pasti mengatakan bahwa kita masih terjajah oleh pikiran dan tindakan. Memang berbeda dengan masa penjajahan dulu, tapi satu hal yang pasti sama adalah penderitaan rakyat Indonesia masih ada hingga sekarang. O Bona Ricki J Siahaan, Spd, Mkrim (Alumni Universitas Indonesia)

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Rabu, 16 Januari 2019
Jumat, 16 November 2018
Rabu, 07 November 2018
Rabu, 31 Oktober 2018
Selasa, 16 Oktober 2018
Selasa, 16 Oktober 2018
Selasa, 18 September 2018
Senin, 17 September 2018
Senin, 17 September 2018
Senin, 17 September 2018
Senin, 17 September 2018
Senin, 17 September 2018