Selasa, 07 Mei 2019

Kapolri: People Power itu Perbuatan Makar

Kapolri: People Power itu Perbuatan Makar

Beritabatavia.com - Berita tentang Kapolri: People Power itu Perbuatan Makar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara mengenai rencana sekelompok orang berupaya memobilisasi massa atau people power jelang rapat pleno ...

Ist.
Beritabatavia.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara mengenai rencana sekelompok orang berupaya memobilisasi massa atau people power jelang rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi itu tergolong ancaman dan dapat menggulingkan pemerintahan yang sah, termasuk perbuatan makar dan tindakan itu terancam pidana.

"Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat, harus melalui mekanisme ini. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu pasal 107 KUHP jelas. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka ada ancaman pidananya," tegas Kapolri Tito di Gedung DPR, Selasa (7/5).

Dilanjutkan, bila mana aksi massa dalam tujuan tersebut berjalan, Polri dan TNI dapat dengan tegas mengambil langkah-langkah.
"Kalau ternyata memprovokasi atau menghasut untuk melakukan upaya pidana, misalnya makar itu pidana. Kalau ada provokasi dilakukan makar itu ada aturan sendiri Undang-undang 46 pasal 14 dan 15 atau menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran," kata Tito.

Dicontohkan provokasi yang menyebut adanya kecurangan, namun hal itu tidak terbukti dan masyarakat terprovokasi karena tudingan tanpa dasar sehingga tergolong menyebar berita bohong.

"Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu, ini seperti kasus yang sedang berlangsung mohon maaf, tanpa mengurangi praduga tak bersalah, kasus Ratna Sarumpaet, itu melakukan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran," kata Tito.

Rencana aksi people power itu pertama kali dilontarkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais saat aksi 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Minggu (31/3) silam. Aksi 313 itu menuntut agar KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 secara jujur dan adil.

Tito menjelaskan, jika ingin menggelar aksi, perwakilan massa terkait harus membuat pemberitahuan secara tertulis kepada polisi lebih dahulu. Pemberitahuan itu memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang digunakan dan atau jumlah peserta.

Pemberitahuan itu juga harus diberikan paling lambat tiga jam sebelum kegiatan dimulai. Mekanisme unjuk rasa, lanjutnya, juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, di mana terdapat batasan-batasan yang tidak diperbolehkan seperti mengganggu ketenangan umum hingga pemerintah.

"Secara rigid harus dikoordinasikan jam berapa sampai jam berapa. Ini harus melalui koordinasi, enggak bisa disebar lewat [aplikasi] WhatsApp disebar kumpul di tempat ini. Unjuk rasa harus diberi tahu dulu. Harus ada surat, nanti Polri [memberikan] tanda terima," ucap Tito.

Seperti diketahui, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana terkait seruan people power. Eggi dilaporkan oleh relawan Jokowi-Maruf Center (Pro Jomac) ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan penghasutan. Laporan itu diterima dengan nomor laporan LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.

Selain itu, Eggi juga dilaporkan oleh caleg PDIP Dewi Ambarita alias Dewi Tanjung ke Polda Metro Jaya terkait dengan seruan people power. Dewi melaporkan Eggi dengan dugaan pemufakatan jahat atau makar dan dugaan melanggar UU ITE Pasal 107 KUHP junto Pasal 87 KUHP atau Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Laporan itu diterima pihak kepolisian dengan nomor laporan LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 24 April 2019. 0 LEO

Berita Lainnya
Jumat, 26 Juli 2019
Selasa, 23 Juli 2019
Sabtu, 20 Juli 2019
Sabtu, 20 Juli 2019
Jumat, 19 Juli 2019
Rabu, 17 Juli 2019
Selasa, 16 Juli 2019
Senin, 15 Juli 2019
Selasa, 09 Juli 2019
Senin, 08 Juli 2019
Jumat, 05 Juli 2019
Kamis, 04 Juli 2019