Kasus KTP Elektronik, KPK Periksa Gubernur Jateng

Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-el), Jumat (10/5). Ganjar yang juga mantan anggota DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku dimintai konfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai proses penganggaran proyek KTP elektronik atau e-KTP. Anggaran proses. Proses biasa saja sebenarnya dari sini ke mana, kata Ganjar usai melanjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/05/2019),

Ganjar saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari. Cerita penambahan itu sebenarnya tidak satu isu tetapi banyak isu. lontarnya.

Ganjar mengatakan Komisi II memiliki banyak mitra. Ketika biasanya akan ada perubahan atau ada optimalisasi anggaran di Badan Anggaran, setiap komisi dengan mitranya harus menyampaikan perubahan itu.

Saat itu, kata Ganjar Pranowo, terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran. Kementerian diminta memberikan detailnya untuk apa saja kemudian diajukan di Banggar, prosesnya gitu saja.

Selain Ganjar, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari, yaitu Bupati Morowali Utara Sulawesi Tengah Aptripel Tumimomor. Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP-el.

Markus diduga sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

Kasus tersebut melibatkan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 0 ERZ