Selasa, 25 Juni 2019

Kapolda Metro Larang Aksi Demo 27 Juni di MK

Kapolda Metro Larang Aksi Demo 27 Juni di MK

Beritabatavia.com - Berita tentang Kapolda Metro Larang Aksi Demo 27 Juni di MK

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Gatot Eddy Pramono, mengatakan, polisi melarang komponen masyarakat melakukan aksi demonstrasi ...

Ist.
Beritabatavia.com - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Gatot Eddy Pramono, mengatakan, polisi melarang komponen masyarakat melakukan aksi demonstrasi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (27/6) mendatang. MK akan membacakan putusan sengketa hasil pilpre pada Kamis.

"Jadi begini, sampai hari ini kita belum mau menerima permohonan izin keramaian. Tetapi kami sudah menyampaikan, seperti di KPU kita melarang kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi di sana (MK). Jadi, kita melarang kegiatan massa yang berada di MK sampai dengan nanti sidang putusan MK," ujar Eddy Gatot di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

Menurutnya, penyampaian aspirasi di MK pada 27 Juni 2019 berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, kata Eddy, semua pihak seharusnya menghormati HAM orang lain, norma dan etika.

"Kita ingat ada insiden 21-22 Mei, kita sudah memberikan toleransi, tetapi ada pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu, yang berakibat terjadinya kerusuhan. Kita ingin tidak terjadi lagi," tegasnya.

Dihimbau agar komponen masyarakat menyaksikan pembacaan putusan MK melalui televisi yang menyiarkan secara langsung sidang pleno pembacaan putusan tersebut. Masyarakat, kata dia, tidak perlu ke MK. Ia juga mengimbau publik mempercayakan kepada hakim MK soal putusan sengketa PHPU Pilpres.

"Makanya kita mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat, kegiatan-kegiatan di MK atau tempat lain disiarkan langsung oleh teman-teman media, nonton saja dari rumah," tuturnya.

Dikatakan, jika ada massa yang masih melakukan aksi di MK pada 27 Juni, maka pihaknya akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan SOP atau protap yang telah diatur. "Kalau memang ada, datang, kita mengimbau agar membubarkan diri. Ada tahapan-tahapan proses atau SOP yang kita miliki untuk mengantisipasi itu," tambah Kapolda Eddy.

Sebelumnya, Kapolri enderal Polisi Tito Karnavian melarang aksi unjuk rasa di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, selama rapat permusyawaratan hakim untuk putusan sengketa Pemilihan Umum Presiden 2019. Mengingat aksi unjuk rasa serupa terjadi pada 21 dan. 22 Mei berakhir dengan kericuhan di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta. Kejadian ini mengganggu ketertiban umum.       

"Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kami lakukan, diskresi saya tidak ingin lagi disalahgunakan. Untuk itu, saya larang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik," tegas Kapolri Tito di Jakarta, Selasa (25/6)

Tito mengatakan pihaknya sudah mendengar ada imbauan dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar massa pendukung tidak perlu hadir di MK. Kepada jajaran Polda Metro Jaya dan intelijen untuk tidak memberikan izin unjuk rasa di depan MK, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.   

"Di dalam Pasal 6 itu, ada lima yang tidak boleh, di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, dan tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, serta harus menjaga kesatuan bangsa," ujar Tito.   

Ia menekankan kepada jajaran kepolisian agar tetap waspada terhadap aksi unjuk rasa yang mengganggu ketertiban publik, serta berkoordinasi dengan pihak TNI menyiapkan kurang lebih 45.000 pasukan pengamanan di sekitar MK dan melakukan penutupan jalan untuk menghindari intervensi pihak luar.

Tersebar luas di media sosial dan pesan singkat Whatsapp terkait informasi yang mengajak semua pendukung Prabowo-Sandi merapatkan gerakan khususnya di akhir bulan Juni yaitu 25-28 Juni 2019.

Aksi tersebut merupakan puncak aksi akbar terbesar menuju kemenangan Prabowo-Sandi. Yaitu dengan 4-8 titik kumpul yang mengelilingi Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta yang dimulai pukul 10.30 WIB.

Target massa aksi diklaim mencapai 12-22 juta orang dan akan diisi dengan aksi orasi damai. Dalam pesan singkat itu disebutkan ajakan aksi itu dikeluarkan BPN Prabowo-Sandi dan Badan Kemenangan Nasional Indonesia (BKNI) Prabowo-Sandiaga Uno. 0 EEE




Berita Lainnya
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Selasa, 03 September 2019
Senin, 02 September 2019
Minggu, 01 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Jumat, 30 Agustus 2019
Jumat, 30 Agustus 2019
Kamis, 29 Agustus 2019
Kamis, 29 Agustus 2019