Sabtu, 29 Juni 2019

Kasus Suap, Jaksa dan Pengacara Jadi Tersangka

Kasus Suap, Jaksa dan Pengacara Jadi Tersangka

Beritabatavia.com - Berita tentang Kasus Suap, Jaksa dan Pengacara Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, seorang pengacara, dan seorang pengusaha sebagai ...

Ist.
Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, seorang pengacara, dan seorang pengusaha sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap. Para tersangka adalah Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AWN), Sendy Pericho (SPE) dari pihak swasta, dan Alvin Suherman (AVS) berstatus pengacara.

"AWN, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sebagai penerima. AVS dan SPE diduga sebagai pemberi. Sementara AWN sebagai penerima. Status SPE masih dalam pencarian KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (29/6).

Pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Syarif.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada Jumat (28/6) sore. Dalam operasi senyap itu KPK menangkap lima orang. Mereka adalah dua pengacara yakni Sukiman Sugita (SG) dan AVS pengacara, dan Ruskian Suherman (RSU) dari pihak swasta.

Dua orang lainnya berasal dari Kejaksaan Tinggi DKI yakni Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yadi Herdianto (YHE) dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas (YSP)

Kasus ini bermula ketika SPE melaporkan pihak lain yang menipu dan melarikan uang investasinya sebesar Rp11 miliar. Sebelum tuntutan dibacakan, kata Syarif, SPE dan AVS telah menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang diduga untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya.

Namun saat proses persidangan masih berlangsung, SPE dan pihak yang ia tuntut sepakat berdamai. "Setelah proses perdamaian rampung, pada 22 Mei 2019, pihak yang dituntut meminta kepada SPE agar tuntutannya hanya satu tahun," kata Syarif.

AVS kemudian melakukan pendekatan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui seorang perantara. "Sang perantara menginformasikan kepada AVS bahwa rencana tuntutannya adalah selama dua tahun. AVS kemudian diminta menyiapkan uang Rp200 juta dan dokumen perdamaian jika ingin tuntutannya berkurang menjadi satu tahun," ujar Syarif.

Selanjutnya AVS dan SPE menyanggupi permintaan itu dan berjanji menyerahkan syarat-syarat tersebut Jumat, 28 Juni 2019, sebelum pembacaan tuntutan pada Senin, 1 Juli 2019.

Jumat pagi, SPE menuju sebuah bank dan meminta RSU mengantar uang ke AVS di sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading. Setelah mendapat uang Rp200 juta AVS menemui YHE di kompleks perbelanjaan yang sama, untuk menyerahkan kantong kresek berwarna hitam yang diduga berisi uang haram itu dan dokumen perdamaian.

"Dari YHE, uang diduga diberikan kepada AGW sebagai Aspidum yang memiliki kewenangan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini," ujar Syarif.

Dalam operasi tangkap tangan ini KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk valuta asing berkisar Sin$21 ribu.
"Terdapat barang bukti uang tunai dalam mata uang asing yang kami amankan dari lokasi, yaitu sekitar Sin$21 ribu. Proses perhitungan secara rinci sedang dilakukan," kata Syarif, kemarin.

Jaksa Agung Mohammad Prasetyo mengatakan penangkapan itu merupakan hasil kerja sama Kejagung dengan KPK. Prasetyo juga mengaku ingin menangani sendiri kasus yang menjerat anak buahnya itu. Untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut, Jaksa Agung mengirim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman untuk berunding dengan KPK.

"Apakah semuanya akan ditangani kejaksaan, atau untuk orang luarnya akan ditangani oleh mereka, ya. Kalau ditangani kejaksaan kan akan lebih cepat dan mudah. kalau nantinya KPK menangani orang luarnya silakan," lanjut Jaksa Agung. 0 ERZ



Berita Lainnya
Sabtu, 07 September 2019
Jumat, 06 September 2019
Selasa, 03 September 2019
Senin, 02 September 2019
Minggu, 01 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Jumat, 30 Agustus 2019
Rabu, 28 Agustus 2019
Senin, 26 Agustus 2019
Minggu, 25 Agustus 2019
Jumat, 23 Agustus 2019
Selasa, 20 Agustus 2019