Kadin: Kebijakan Pusat dan Daerah Tak Sinkron

Beritabatavia.com - KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan ada satu kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan investasi di dalam negeri. Para investor, kata dia, paling banyak mengeluhkan mengenai adanya perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Perbedaan kebijakan pusat dan daerah, itu salah satu keluhan utama yang ada di para investor, misalnya investor asing masuk ke Indonesia, ketemu pemerintah pusat, investasi persyaratannya a, b, c, d, begitu masuk ke pemda itu jadi e, f, g sampai z, katanya dalam seminar nasional mengenai tantangan investasi di tengah kecamuk perang dagang, di Jakarta, Selasa (16/7).

Perbedaan kebijakan tersebut, sambungnya, merupakan permasalahan paling utama. Maka itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan. Pemerintah, diakuinya, telah menerapkan kebijakan Online Single Submission (OSS) untuk memperbaiki masalah perizinan.

OSS itu tidak hanya menyelaraskan kebijakan antar pemda dan pemerintah pusat tapi juga dengan semua kementerian, katanya. Hanya saja, kata dia, reformasi harus terus dilakukan. Pasalnya, negara tetangga pun terus melakukan reformasi.

Kalau kita sendiri tidak melakukan reformasi baik dari segi birokrasi dan pengusahanya, kita pasti akan ketinggalan.Pertumbuhan ekonomi 5% di tengah gejolak ini memang sudah bagus, tapi apakah itu cukup? Kalau kita mau keluar dari middle income trap, ya tidak cukup, minimal pertumbuhan kita di atas 7%, tuturnya.

Selain masalah regulasi, lanjut Rosan, aspek yang harus diperbaiki adalah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut, kata dia, merupakan investasi untuk jangka menengah panjang. Namun, investasi SDM tersebut harus dilakukan secara masif, terstruktur dan tepat sasaran. Kalau tidak, dari struktur APBN yang memang bujet terbesar adalah kepada human capital, itu akan menjadi sia-sia, katanya.

Sebenarnya,  kata Rosan, pemerintah sudah mengetahui apa yang harus dilakukan mulai dari investasi apa yang perlu ditingkatkan sampai regulasi apa yang perlu diperbaiki. Hanya saja, dikatakannya, pemerintah agak lambat dalam hal implementasinya.

Itu jadi PR bagi kita bagaimana melakukan implementasi ini secara bersama-sama. Itu tidak gampang. Tapi kami melihat we are heading on the right direction, tapi kecepatannya aja yang perlu ditambahkan. Kalau ngga kita ketinggalan dengan negara-negara lain, tandasnya.  0 MIO