Kamis, 25 Juli 2019

Kasus Baiq Nuril, DPR Setujui Presiden Jokowi Beri Amnesti

Kasus Baiq Nuril, DPR Setujui Presiden Jokowi Beri Amnesti

Beritabatavia.com - Berita tentang Kasus Baiq Nuril, DPR Setujui Presiden Jokowi Beri Amnesti

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyetujui agar memberikan pertimbangan kepada Presiden agar Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti.
Komisi III ...

Ist.
Beritabatavia.com - DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyetujui agar memberikan pertimbangan kepada Presiden agar Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti.
Komisi III DPR mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan berdasarkan pendapat dan pandangan dari fraksi-fraksi, secara aklamasi menyatakan menyetujui memberikan pertimbangan kepada Presiden RI agar Baiq Nuril Maknun dapat diberikan amnesti.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik dalam Rapat Paripurna ke - 23 DPR RI Masa Persidangan V tahun sidang 2018-2019, Kamis (24/7). Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui laporan tersebut. "Apakah laporan Komisi III tentang pertimbangan atas pemberian amnesti dapat disetujui?," kata Wakil Ketua DPR Utur Adianto saat memimpin rapat paripurna.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir.

Komisi III DPR mengatakan, dalam upaya menegakkan hukum terdapat tiga unsur penting yang harus menjadi perhatian. Yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya harus adil secara adil dan proporsional agar hukum dapat menjadi panglima di Indonesia.

Munculnya permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti ini adalah wujud dari ketidakhadiran unsur kemanfaatan dan keadilan. Sebab itu, DPR melalui Komisi III memberikan pertimbangan atas permohonan amnesti tersebut.

Seperti diketahui, putusan kasasi Mahkamah Agung beberapa waktu lalu menyatakan Baiq Nuril dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dikurangi waktu selama berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider pidana kurungan selama 3 bulan karena yang bersangkutan dipersalahkan atas penyebaran konten yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Komisi III DPR mengapresiasi dan menghormati putusan tersebut. Namun demikian, Komisi III mempertimbangkan aspirasi keadilan masyarakat luas bahwa Baiq Nuril adalah korban sebenarnya, bukan pelaku sebagaimana yang didakwakan.

"Baiq Nuril adalah korban kekerasan verbal dan yang dilakukan Baiq Nuril sebagai bentuk upaya melindungi diri dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945," tutur Erma.  0 KAY








Berita Lainnya
Selasa, 05 November 2019
Minggu, 03 November 2019
Jumat, 01 November 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Selasa, 29 Oktober 2019
Jumat, 25 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Rabu, 23 Oktober 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019