Beritabatavia.com -
Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai perluasan wilayah kebijakan ganjil genap tidak efektif untuk meningkatkan kualitas udara apalagi mengatasi kemacetan di ibukota, seperti keinginan instruksi gubernur DKI no 66 tahun 2019. Sebab, perluasan wilayah kebijakan ganjil genap hanya mengganti waktu dan tempat permasalahan ke wilayah lainnya.
Kebijakan itu hanya dapat dilakukan dalam kondisi dan situasi serta wilayah tertentu saja. Bukan menjadi solusi permanent, kata ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Kamis (8/8).
Apalagi, Edison melanjutkan, persiapan kelengkapan seperti rambu dan petunjuk belum tersedia sepenuhnya, tetapi pelaksanaan genap ganjil sudah dimulai. Tentu dalam kondisi lalu lintas yang belum memberikan garansi keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar), akan memicu kekacauan dan kemacetan lalu lintas yang lebih luas. Seperti teori pencet balon, ganjil genap hanya memindahkan kepadatan, kemacetan bahkan persoalan dari satu lokasi ke area yang lain.
ITW juga mempertanyakan relevansi kebijakan perluasan genap ganjil dengan Instruksi Gubernur no 66 tahun 2019. Apakah kendaraan bermotor pemicu utama memburuknya kualitas udara di ibukota ? Kalau ya, seharusnya jumlah kendaraan bermotor yang dibatasi, bukan hanya membatasi gerak kendaraan.
Nah, apakah pemerintah berani melakukan moratorium terbatas penjualan kendaraan bermotor, bersamaan dengan pembatasan usia kendaraan ? Kemudian pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor hanya 3 unit per kepala keluarga ? Jika pemerintah memiliki good will tentu akan berani melakukan kebijakan yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi udara dan upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas, tegas Edison.
Tetapi, tambahnya, kebijakan moratorium dan pembatasan kepemilikan serta usia kendaraan dilakukan, setelah atau bersamaan dengan ketersediaan transportasi angkutan umum yang memberikan garansi Kamseltibcarlantas dan terintegrasi ke seluruh penjuru serta terjangkau secara ekonomi.
ITW mengingatkan, mewujudkan Kamseltibcarlantas menjadi kewajiban semua pihak. Maka, setiap kebijakan hendaknya diawali uji publik sebagai bukti peran masyarakat mewujudkan Kamseltibcarlantas. O iki
Ist.
