Senin, 19 Agustus 2019

SETARA : Peristiwa Manokwari Protes Dehumanisasi Terhadap Masyarakat Papua

SETARA : Peristiwa Manokwari Protes Dehumanisasi Terhadap Masyarakat Papua

Beritabatavia.com - Berita tentang SETARA : Peristiwa Manokwari Protes Dehumanisasi Terhadap Masyarakat Papua

Setara Institute menilai, peristiwa di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, adalah bentuk protes sekaligus perlawanan terhadap ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Setara Institute menilai, peristiwa di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, adalah bentuk protes sekaligus perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan, meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan tentang bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan.
Menurutnya, peringatan Hari Kemanusiaan Internasional, yang diperingati setiap 19 Agustus, dirusak oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan tubuh aparat negara.

" Rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima oleh mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM," kata Ismail Hasan,  yang juga Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dalam siaran persnya, Senin (19/8).

Ismail menuturkan, sejumlah mahasiswa Papua yang berencana melakukan aksi unjuk rasa di Malang menghadapi penghadangan, tindak kekerasan, dan pemaksaan oleh masyarakat, aparat, maupun pemerintah Kota Malang pada Kamis 15 Agustus 2019 lalu.

Intimidasi kembali terjadi di Surabaya dengan penyerbuan asrama Papua oleh aparat kepolisian, TNI, Pol PP, dan ormas Jumat 16 Agustus 2019.  Aksi ini menyebabkan penangkapan 43 mahasiswa Papua yang tidak terbukti bersalah.

SETARA Institute mengecam tindakan kekerasan terhadap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politik. Pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi menjadi akar rantai kekerasan yang berulang kali dialami oleh masyarakat Papua, baik secara struktural, kultural, maupun langsung.

Dikatakan, cerminan stigmatisasi dan rasialisme tampak pada penyebutan tertentu terhadap masyarakat Papua. Sebutan yang mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka.

Menurut Ismail, pihaknya menentang dehumanisasi terhadap masyarakat Papua yang hadir akibat pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi. Pengakuan atas hak yang melekat pada mereka sebagai manusia berada di titik rawan dan rapuh sebagaimana ditunjukkan dengan frekuensi insiden kekerasan terhadap masyarakat Papua yang tinggi. Sehingga melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hak atas rasa aman, dan hak berpindah.

" Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua," kata Ismail Hasani.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas aparat yang bersikap represif terhadap mahasiswa Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif sekaligus memastikan kebijakan ketidak berulangan (guarantees of non-repetition).
Paralel dengan langkah itu, Kapolri juga memastikan dampak ikutan dari dehumanisasi di berbagai daerah tidak menjadi pemicu kekerasan terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pasca-aksi massa. O son

Berita Lainnya
Selasa, 10 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Minggu, 08 September 2019
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Selasa, 03 September 2019
Senin, 02 September 2019
Minggu, 01 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Rabu, 28 Agustus 2019
Selasa, 27 Agustus 2019