Senin, 02 September 2019

Wisata Halal di Danau Toba, Paguyuban Marga Batak Menolak

Wisata Halal di Danau Toba, Paguyuban Marga Batak Menolak

Beritabatavia.com - Berita tentang Wisata Halal di Danau Toba, Paguyuban Marga Batak Menolak

 SEBANYAK  22 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Sumatera Utara (Sumut) bersama dan Paguyuban Marga Batak ...

Ist.
Beritabatavia.com -  SEBANYAK  22 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba Sumatera Utara (Sumut) bersama dan Paguyuban Marga Batak Kampus Unika Santo Thomas, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan Kantor Gubernur Sumut, Senin (2/9/2019). Mereka menolak konsep wisata halal di kawasan Danau Toba.

Dalam aksinya, mereka membawa alat musik tradisional dan spanduk bertuliskan "Danau Toba Tidak Perlu Label Halal""Usir TPL, AFN Allegrindo, Jangan usir persaudaraan kami" dan "NKRI harga mati, Batak harga Diri dan Babi harga Kali.

Mereka mendesak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, untuk tidak meneruskan konsep wisata halal di kawasan Danau Toba. Alasannya, mayoritas penduduk di sekitar Danau Toba adalah suku Batak beragama Kristen dan Katolik yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang bertentangan dengan konsep wisata halal.

"Sebenarnya wisata halal itu sangat sensitif dan bisa memicu konflik di daerah di tengah masyarakat yang sudah hidup berdampingan dengan yang berbeda suku dan agama. Kami merasa ini jangan-jangan gubernur ini sengaja membuat isu mengotak-kotakkan masyarakat di daerah," kata Ricco Nainggolan, koordinator pengunjuk rasa.

Rico Nainggolan mengatakan bahwa BPODT pernah membuat kerjasama dengan kementrian perhubungan soal pelebaran landasan udara yang ada di Silangit dan maskapai. Sekarang BPODT punya konsep dan tawaran apa tidak, bagaimana caranya menanggulangi dugaan kerusakan yang dilakukan oleh TPL, Aquafarm Nusantara dan Allegrindo dan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kerusakan dikawasan Danau Toba.

"BPODT ini sebenarnya punya program kerja enggak untuk dijalankan, yang sudah hampir berjalan tiga tahun di kawasan Danau Toba. Karena kita belum merasakan dampak yang signifikan terhadap kehadiran BPODT," kata Rico

"Terhadap gubernur kita ingin meminta klarifikasi maksud dari pernyataannya soal wisata halal dan tim pengkaji tentang penataan wilayah keramba jaring apung (KJA) dan pemotongan hewan berkaki empat," sambungnya.

Rico meminta Pemerintah provinsi Sumut sudah memiliki dinas pariwisata, silahkan dinas pariwisata yang digenjot bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa menghilangkan identitas dan budaya lokal masyarakat.
"Soal KJA, pemerintah Sumut memiliki dinas lingkungan hidup. Silahkan konsep apa yang dimiliki dinas lingkungan hidup untuk mencegah hal tersebut," lontarnya.

Dalam demo itu, pengunjuk rasa mendesak Edy untuk datang menemui mereka. Namun, mantan Pangkostrad itu sedang berada di Nias untuk persiapan even internasional Sail Nias. Massa diterima perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Mereka diajak berdialog ke dalam gedung Pemprov Sumut.

Pihak Pemprov Sumut menjelaskan konsep wisata halal yang bakal diterapkan berkaitan dengan sisi amenitas sebagai syarat destinasi wisata. Salah satunya adalah pengadaan fasilitas seperti tempat ibadah bagi umat Muslim.
"Wisata halal itu lebih kepada pengembangan amenitas tadi. Karena pariwisata ini memenuhi kebutuhan orang," kata Kabid Pemasaran Disbudpar Sumut Muchlis.

Dia memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan asing yang datang ke Sumatera Utara didominasi turis Malaysia. Jumlahnya sekitar 53 persen.
"Kita harapkan wisatawan yang datang merasa puas. Multiplier effectnya mereka bisa datang kembali," jelas Muchlis seperti dilansir laman Merdeka.

Penerapan wisata halal di Danau Toba memang menjadi isu hangat belakangan ini. Sejumlah tokoh politik mulai berkomentar negatif mengenai penerapan konsep yang sebenarnya sudah berlaku di banyak negara nonmuslim itu.  Rico Nainggolan mewakili aliansi, mempertanyakan konsep wisata halal. Beberapa juga dari mereka menyampaikan pendapat yang sama.

"Untuk apa wisata halal sementara di sana hal itu sudah berjalan dengan baik. Sehingga wisata halal yang akan dilaksanakan Pemprov Sumut ini bakal mengganggu kebersamaan masyarakat di sana," sebut Rico.

Terjadi perdebatan panjang dalam pertemuan itu. Aliansi mahasiswa merasa perlu penjelasan arah dan sasaran konsep wisata halal Pemprov Sumut. Lagi-lagi mereka menyebutkan tidak perlu konsep wisata halal karena selain dikhawatirkan mengganggu masyarakat di sana yang mayoritas suku Batak, juga karena selama ini praktik yang dimaksudkan Pemprov Sumut itu, sebenarnya sudah berjalan di pada praktiknya di kawasan Danau Toba.

Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Sumut, Muchlis, mengatakan konsep wisata halal adalah sebatas penyediaan fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim. Sebab saat ini kecenderungan tingginya kunjungan wisman Muslim ke kawasan Danau Toba, seperti dari Malaysia, harus disikapi dengan menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan.

Apalagi, kata Muchlis, data menunjukkan bahwa sekitar 50% lebih wisman yang berkunjung ke Danau Toba, masih didominasi dari Malaysia.
"Melihat kecenderungan itu, kita harus siapkan ke depan supaya kita terlambat menyiapkan kebutuhan mereka," ujarnya.

Ditambahkannya, tidak ada maksud Pemprov Sumut untuk membuat wisata halal kawasan Danau Toba menjurus ke syariah, akan tetapi lebih pada konsep wisata halal sebagaimana juga yang sudah dikembangkan negara-negara lainnya dalam mengembangkan pariwisatanya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata Sumut, Unggul Sitanggang, yang mengaku putra dari Samosir, menyatakan optimismenya bahwa konsep wisata halal Pemprov Sumut adalah lebih pada tersedianya fasilitas pendukung bagi wisatawan Muslim. Sebab, fasilitas itu harus disiapkan agar memacu kunjungan wisatawan, khususnya wisman dari negatlra tetangga seperti Malaysia.

"Ini tidak akan menghilangkan adat dan budaya kita sebagai orang Batak. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa babi menjadi bagian tak terpisahkan dalam adat dan budaya kita. Namun kami pastikan bahwa konsep wisata halal ini tidak akan mengganggu, semua aspek adat dan budaya kita tetap berjalan sebagaimana biasa," ujar Unggul.

Kasubbag Hubungan Antar Lembaga, Salman, menyampaikan apresiasi pihaknya atas masukan dari aliansi mahasiswa itu.
"Masukan dan tuntutan dari adek-adek kami sekalian akan kami sampaikan kepada pimpinan," ujar Salman. 0 BWO


Berita Lainnya
Rabu, 09 Oktober 2019
Selasa, 08 Oktober 2019
Senin, 07 Oktober 2019
Sabtu, 05 Oktober 2019
Sabtu, 05 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Kamis, 03 Oktober 2019
Rabu, 02 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Senin, 30 September 2019