Perizinan Berbelit Bikin Kabur Investor Pariwisata

Beritabatavia.com -
PENGEMBANGAN industri pariwisata di Indonesia masih terkendala perizinan yang berbelit di tingkat pemerintah daerah. Kondisi itu membuat para investor balik badan karena malas berhadapan dengan aturan yang tumpang-tindih, multitafsir, dan tidak jelas.

Demikian diungkapkan Koordinator Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono di Sumatra Utara, Sabtu (7/9).

Pernah dalam satu kesempatan, alat-alat kita untuk pelebaran jalan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba sudah ada di lokasi, tetapi tiba-tiba ada orang yang datang dan pengerjaan tidak bisa langsung dilakukan. Biasa, harus bayar ini-itu dulu, ujar Taufik.

Hal-hal seperti itu yang akan dihilangkan lewat proyek KSPN. Pemerintah pusat akan mengintervensi jauh ke bawah untuk memastikan pengembangan daerah wisata berjalan sesuai rencana.

Salah satu upaya intervensi yang akan dilakukan ialah dengan membangun destination management office yang akan berisikan tim dari pemerintah pusat. Lembaga tersebut akan memastikan peraturan-peraturan di daerah dapat sejalan dengan visi dan misi pemerintah pusat. Sebenarnya kita berpikir intervensi seperti ini berlebihan, tapi ya terpaksa harus dilakukan. Pariwisata itu salah satu pengumpul devisa terbesar bagi negara, tuturnya.

Untuk penyempurnaan pembangunan di KSPN Danau Toba, dalam tiga tahun terakhir, 2016-2019, Kementerian PU-Pera melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan telah mengerjakan preservasi dan perbaikan Jalan Lingkar Samosir sepanjang 145,9 kilometer.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah akses dari dan menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba.