Rabu, 11 September 2019

Menhub Diombudsmankan Oleh Komunitas Konsumen Indonesia

Menhub Diombudsmankan Oleh Komunitas Konsumen Indonesia

Beritabatavia.com - Berita tentang Menhub Diombudsmankan Oleh Komunitas Konsumen Indonesia

KOMUNITAS  Konsumen Indonesia (KKI) melaporkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  c.q. Dirjen Perhubungan Udara  Polana B ...

Ist.
Beritabatavia.com - KOMUNITAS  Konsumen Indonesia (KKI) melaporkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  c.q. Dirjen Perhubungan Udara  Polana B Pramesti  ke Ombudsman. Laporan yang disampakain Selasa (10/09) terpaksa dilakukan lantaran KKI banyak menerima pengaduan dari masyarakat pengguna jasa angkutan udara terkait ketiadaan media hiburan pada maskapai kelas ekonomi, yang menerapkan standar pelayanan maksimun  atau full services.

"Padahal dalam peraturan penerbangan di Indonesia, standar pelayanan penumpang kelas ekonomi terbagi ke dalam tiga kelompok pelayanan yaitu standar maksimum (full services), standar menengah (medium services), dan standar minimum (no frills). Konsumen pun mengeluh lalu mengadukan ke KKI," lontar Ketua KKI David Tobing dalam keterangan resminya, Rabu (11/09/2019).

Dilanjutkan,  Menteri Perhubungan diduga lakukan maladministrasi karena telah lalai menjalankan tugasnya dalam pengawasan penerbangan. "Ini dengan membiarkan maskapai full services seperti Garuda dan Batik Air tidak menyediakan media hiburan di dalam sebagian pesawatnya, kok dibiarkan saja," paparnya.

KKI Mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat satu huruf e Permenhub 185 tahun 2015, maskapai dengan standar pelayanan full services wajib menyediakan media hiburan. Sayangnya, dalam temuan di lapangan, maskapai full services seperti Garuda Indonesia dan Batir Air tidak menyediakan media hiburan di beberapa pesawatnya. Beberapa di antaranya seperti pesawat jenis Bombardier CRJ-1000, ATR 72-600, Boeing, dan Airbus.

Dengan adanya praktik itu, lanjut dia, sepatutnya tidak boleh menjual kursi penerbangan kepada masyarakat. Atau, kata dia, maskapai tersebut harus menurunkan kelas pelayanannya menjadi medium services atau no frills. "Sehingga harga tiket yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan fasilitas yang diterima," ungkapnya.

Menurutnya, praktik tersebut diduga telah terjadi berulang kali selama bertahun tahun. Dia menegasakan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara diduga telah melakukan maladministrasi karena telah memberikan izin kepada Garuda Indonesia mengoperasionalkan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang tidak memiliki media hiburan TV.

"Menteri Perhubungan lalai melakukan pengawasan penerbangan dengan membiarkan maskapai full services seperti Garuda dan Batik Air tidak menyediakan media hiburan di dalam sebagian pesawatnya," jelas David serius.

Diharapkan,  dengan adanya pelaporan tersebut, Menteri Perhubungan dapat melakukan pengawasan dan penindakan terhadap maskapai yang tidak menjalankan kewajibannya. Khususnya maskapai yang memberikan pelayanan kepada konsumen tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam laporannya, KKI meminta Ombudsman untuk mengeluarkan salah satu dari dua rekomendasi. Pertama, meminta kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melarang maskapai Garuda dan Batir Air menjual tiket pesawat yang tempat duduknya tidak dilengkapi media hiburan yang berfungsi dengan baik.

Kedua, atau meminta kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk menurunkan standar pelayanan penumpang kelas ekonomi  maskapai Garuda dan Batik Air menjadi pelayanan dengan standar menengah atau standar minimum. 0 NIZ



Berita Lainnya
Sabtu, 31 Agustus 2019
Kamis, 29 Agustus 2019
Selasa, 27 Agustus 2019
Minggu, 25 Agustus 2019
Kamis, 22 Agustus 2019
Rabu, 21 Agustus 2019
Selasa, 20 Agustus 2019
Senin, 19 Agustus 2019
Sabtu, 17 Agustus 2019
Sabtu, 17 Agustus 2019
Senin, 12 Agustus 2019
Sabtu, 10 Agustus 2019