Selasa, 17 September 2019

Hebat, Gubernur Riau & Walikota Pekanbaru ke Luar Negeri saat Kabut Asap

Hebat, Gubernur Riau & Walikota Pekanbaru ke Luar Negeri saat Kabut Asap

Beritabatavia.com - Berita tentang Hebat, Gubernur Riau & Walikota Pekanbaru ke Luar Negeri saat Kabut Asap

GUBERNUR Riau Syamsuar dan Walikota Pekanbaru Firdaus, memang hebat. Hebatnya saat kondisi Riau dan Pekanbaru diterjang kabut asap malah memilih ...

Ist.
Beritabatavia.com - GUBERNUR Riau Syamsuar dan Walikota Pekanbaru Firdaus, memang hebat. Hebatnya saat kondisi Riau dan Pekanbaru diterjang kabut asap malah memilih tugas ke luar negeri. Alasan Gubernur Syamsiar ikut rombongan dalam acara IMT-GT ke Thailand. Sedangkan Wali Kota Pekanbaru Firdaus hengkang ke Kanada dengan alasan tugas. 

Padahal, saat yang sama kabut asap makin pekat menyelimuti wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru, sehingga kualitas udara tercemar dan masuk kategori berbahaya. Dampak sosial ekonomi pun dialami warga. Pelajar TK hingga SMA tidak bisa sekolah dengan tenang. Banyak korban terserang penyakit ISPA. Bahkan perekonomian sempat terganggu malah lumpuh karena warga tak bisa berdagang, aktifitas kerja dan pilih tinggal di rumah.

Presiden Jokowi pun menegur pemerintah daerah di Provinsi Riau karena dinilai tidak mendukung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga kebakaran meluas mencapai puluhan ribu hektare dan mengakibatkan kabut asap pekat. Dan asap sempat mengganggu negara tetangga.

Presiden Jokowi mengingatkan Pemda di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Barat untuk aktif melakukan upaya pencegahan dan penindakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). "Karena kalau sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit memadamkannya. Kalau sudah terbakar, akan sulit dipadamkan," kata Jokowi, Selasa (17/09/2019).

Meski demikian, Gunernur Jokowi berusaha untuk memadamkannya. "Pasukan kita tambahkan. Tetapi sekali lagi, kalau tidak ada dukungan Pemda, ini adalah pekerjaan besar yang sulit diselesaikan," pungkasnya.

Kepala Negara  menegaskan bahwa pencegahan merupakan sebuah hal yang mutlak dalam suatu proses penanganan karhutla. "Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan," ujar Presiden dalam rapat terbatas di Pekanbaru, Senin (16/9).

Presiden memandang keberadaan perangkat-perangkat yang dimiliki baik oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan tersebut. Namun, katanya, kerja sama yang dirasa kurang efektif dan inisiatif yang tidak maksimal menyebabkan peristiwa karhutla kembali terulang.

"Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabimkamtibmas," ungkap Presiden.

Namun Jokowi menilai perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik, sehingga ia meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tidak bisa memberi sanksi terhadap para pemimpin daerah. Pihaknya hanya bisa mengingatkan dan mengimbau kepala daerah terkait tata kelola dan perencanaan anggaran untuk darurat kebencanaan. "Kalau kepala daerah enggak bisa hadir misalnya sakit, kan bisa wakilnya. Kalau sampai daerah enggak hadir ya harus dipertanyakan, tapi kan kita enggak bisa beri sanksi. Wong dia otonom, dia dipilih rakyat di daerah," jelas Tjahjo di Jakarta, Selasa (17/9).

Pihaknya telah mengirimkan radiogram sejak sebulan lalu kepada pemda terkait penanganan karhutla. Pemda diingatkan segera berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatasi karhutla.

Tjahjo meminta pemda dan pihak terkait di daerah memetakan area hutan dan lahan yang ada. Selain itu, pemda juga diminta mengalokasikan dana tak terduga melalui anggaran pendapatan dan belaja daerah (APBD) untuk darurat bencana khususnya karhutla.

Menurutnya, apabila terjadi bencana atau musibah pemda bisa mengatasi langsung tanpa harus menunggu bantuan pemerintah pusat. Sehingga, karhutla dapat ditangani secara cepat sebelum menyebar ke daerah lain.

"Kepala daerah harus tinggal di tempat, mengoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI, Polri sudah masuk membantu dengan penuh. Kemudian BNPB juga sudah ada, kemudian pasukan Kementerian Kehutanan juga ada, kesehatan juga masuk," jelas Tjahjo. 0 ERZ





Berita Lainnya
Rabu, 09 Oktober 2019
Selasa, 08 Oktober 2019
Senin, 07 Oktober 2019
Sabtu, 05 Oktober 2019
Sabtu, 05 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Kamis, 03 Oktober 2019
Rabu, 02 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Senin, 30 September 2019