Kamis, 19 September 2019

Kasus Hoaks Veronica Koman, Polri Tolak Intervensi PBB

Kasus Hoaks Veronica Koman, Polri Tolak Intervensi PBB

Beritabatavia.com - Berita tentang Kasus Hoaks Veronica Koman, Polri Tolak Intervensi PBB

DESAKAN agar Veronica Koman, tersangka kasus hoaks kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, dibebaskan dari segala sangkaan datang dari ...

Ist.
Beritabatavia.com - DESAKAN agar Veronica Koman, tersangka kasus hoaks kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, dibebaskan dari segala sangkaan datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB), Polri tetap bergeming dan menegaskan menolak dari segala bentuk intervensi manapun.

Desakan PBB datang dari Para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Mereka mendesak agar pemerintah Indonesia mencabut kasus Veronica sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya.

"Kami mempersilakan pemerintah mengambil langkah terhadap insiden rasisme, tetapi kami mendorong agar pemerintah segera melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi," kata para ahli seperti dikutip dari laman OHCHR.

"Dan mencabut segala kasus terhadap dia (Veronica) sehingga dia dapat kembali melaporkan situasi mengenai HAM di Indonesia secara independen," demikian lanjutan kutipan tersebut.

Para ahli diketahui bernama Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye dari Amerika Serikat, Dubravka Å imonovi? dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Ethiopia dan Michel Forst dari Perancis.

Selain itu, para ahli itu sekaligus menyampaikan bahwa keinginan polisi mencabut paspor Veronica, memblokir rekening dan meminta Interpol menerbitkan red notice turut menjadi perhatian mereka.

Menanggapi desakan PBB, Polda Jawa Timur yang mengusut perkara Veronica menolak segala bentuk intervensi dalam penanganan kasus aktivis HAM tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes (Pol) Frans Barung Mangera menegaskan bahwa hukum Indonesia memiliki kedaulatan sendiri sehingga tidak dapat diintervensi. "Enggak ada intervensi. Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri," lontarnya di Surabaya, Kamis (19/09/2019).

Dilanjutkan, Polda Jawa Timur mengancam memasukkan tersangka kasus dugaan hoaks kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Veronica Koman, ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Langkah ini diambil bila dia mengabaikan panggilan pemeriksaan hari ini. "Pukul 18.00 WIB sudah waktu terakhir. Jadi, sesuai dengan perintah  Kapolda (Irjen Luki Hermawan), kita minta petunjuk untuk diterbitkan surat DPO-nya," kata Kombes Frans Barung Mangera.

Veronica telah dipanggil polisi sebagai saksi sebanyak dua kali. Namun, dia tak mengindahkan panggilan itu karena tengah melanjutkan pendidikan S-2 hukum di Australia. Dia dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. 0 MIO


Berita Lainnya
Senin, 30 September 2019
Sabtu, 28 September 2019
Jumat, 27 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Selasa, 24 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Kamis, 19 September 2019
Rabu, 18 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Rabu, 11 September 2019
Senin, 09 September 2019