Selasa, 24 September 2019

Aksi Demo Mahasiswa Depan Gedung DPR Berakhir Rusuh

Aksi Demo Mahasiswa Depan Gedung DPR Berakhir Rusuh

Beritabatavia.com - Berita tentang Aksi Demo Mahasiswa Depan Gedung DPR Berakhir Rusuh

AKSI unjuk rasa mahasiswa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sejak pagi akhirmya berakhir dengan kerusuhan pada Selasa (24/9/2019) sore. ...

Ist.
Beritabatavia.com - AKSI unjuk rasa mahasiswa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sejak pagi akhirmya berakhir dengan kerusuhan pada Selasa (24/9/2019) sore. Awalnya, massa memaksa memasuki Kompleks Parlemen Senayan, dengan memanjat pagar. Polisi menghalangi dengan menyemprotkan air memakai water canon.

Polisi juga menembakkan gas air mata kearah kerumunan di depan gerbang. Sehingga terjadi kerusuhan. Kelompok mahasiswa pecah. Sebagian menghindar ke arah Slipi, sebagian lagi ke arah Semanggi.

Massa juga melawan polisi dengan melempar bambu dan batu. Polisi juga berkali-kali menembakkan gas air mata ke arah massa. Setelah mahasiswa berpencar, polisi kemudian berjaga di sekitar pagar Gedung Parlemen.

Massa sebelumnya sampai masuk ke tol dalam kota. Akhirnya, PT Jasa Marga menutup akses sejumlah tol yang mengarah ke Senayan.

Kelompok mahasiswa kembali berunjuk rasa untuk menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU yang akan disahkan DPR bersama pemerintah, salah satunya RUU KUHP. Aksi ini juga dilakukan mahasiwa di berbagai daerah.

Padahal Selasa siang, Ketua DPR  Bambang Soesatyo (Bamsoet)  memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya. Untuk itu DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) dan forum lobi sepakat menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan untuk memberikan waktu kepada DPR maupun pemerintah agar mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU, sehingga masyarakat lebih bisa memahaminya.

Dua RUU lainnya: RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan, papar Ketua DPR  usai sidang paripurna di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (24/9).

Dilanjutkan, terkait pengesahan RUU KUHP yang ditunda, maka disepakati untuk ditunda sesuai mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR. Mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU".

"Karena ditunda, DPR bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," lontar Bamsoet

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan,  penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan berbagai profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, maupun lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga keberadaan pasal per pasalnya yang dirumuskan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

"Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak tahun 1963 sudah melewati masa 7 kepemimpinan Presiden dengan 19 Menteri Hukum dan HAM. Kita sebenarnya sudah berada diujung. Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum massif," tegasnya.

Meski kenyataannya selama ini DPR RI melalui Komisi III membuka pintu selebarnya dalam menampung aspirasi. Para anggota DPR juga membawa aspirasi dari konstituennya. "Memang tidak semua aspirasi bisa diterima, karena itu kita libatkan berbagai profesor hukum dengan berbagai kepakaran untuk meramu formulasi terbaik," sambungnya.

Meski RUU KUHP ini ditunda, tambah Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini. "Sebab seluruh sumber daya dan pemikiran telah tercurah dari para profesor, ahli, dan praktisi hukum seperti Prof. Muladi, maupun yang sudah wafat seperti (alm) Prof Soedarto, (alm) Prof. Roeslan Saleh dan (alm) Prof Satochid Kartanegara untuk menuntaskan RUU KUHP ini," ungkap Bamsoet.

"Beliau-beliau bukanlah orang-orang sembarangan. RUU KUHP sebenarnya akan menjadi momentum terlepasnya Indonesia dan penjajahan hukum peninggalan kolonial selama kurang lebih 101 tahun. Bukan hanya berdikari, namun sebagai sebuah bangsa kita punya martabat karena bisa melahirkan RUU KUHP yang terdiri dari 626 pasal yang merupakan hasil karya anak bangsa," tambahnya.

Meski pengumuman penundaan RUU, namun mahasiswa dari berbagai perguruan  tinggi di seluruh kota besar di Indonesia masih tetap melakukan aksi demo, bahkan di Jakarta para mahasiswa tetap gencar melakukan aksinya. 0 ERZ

Berita Terpopuler
Selasa, 12 November 2019
Berita Lainnya
Selasa, 05 November 2019
Senin, 04 November 2019
Senin, 04 November 2019
Sabtu, 02 November 2019
Jumat, 01 November 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Kamis, 31 Oktober 2019
Rabu, 30 Oktober 2019
Selasa, 29 Oktober 2019
Senin, 28 Oktober 2019
Minggu, 27 Oktober 2019
Jumat, 25 Oktober 2019