Jumat, 04 Oktober 2019 10:28:31

Susah Air Bersih, Warga Kamal dan Kapuk Muara Menjerit

Susah Air Bersih, Warga Kamal dan Kapuk Muara Menjerit

Beritabatavia.com - Berita tentang Susah Air Bersih, Warga Kamal dan Kapuk Muara Menjerit

ANGGOTA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, PDI-P akan memanggil pengembang penyedia air bersih bagi warga Kamal Muara dan Kapuk ...

Susah Air Bersih, Warga Kamal dan Kapuk Muara Menjerit Ist.
Beritabatavia.com - ANGGOTA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, PDI-P akan memanggil pengembang penyedia air bersih bagi warga Kamal Muara dan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Warga di dua daerah itu saat ini mengalami kekurangan air bersih. Selain memanggil pengembang untuk dimintai keterangan terkait penyediaan air, Fraksi PDI-P juga akan memanggil PDAM Jaya selaku perusahaan air milik daerah di Jakarta.

Berdasarkan penuturan warga yang mengadukan permasalahan tersebut, kualitas air yang buruk telah membuat warga warga mengalami muntaber. Karenanya, kami mau follow up, dan memanggil developer, dari Pemprov DKI kami fasilitasi, kami advokasi dan pihak warga, kata Ima Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, dalam keterangan resminya, Jumat (04/10/2019).

Warga sebenarnya tak keberatan jika harus membayar air ke pengembang karena memang belum ada jaringan pelayanan PDAM di wilayah mereka. Namun warga keberatan dengan kualitas layanan yang semakin buruk. Mereka sebenarnya enggak apa-apa kalau misal swasta ada dan dari PDAM juga ada. Justru lebih bagus. Tapi ini pengembangnya malah airnya standarnya jadi turun, airnya jadi kelihatan ada kotoran. Jadi kurang bagus. Mereka pun jadi sakit, kata dia.

Meski demikian, warga tetap mengusulkan agar PDAM bisa masuk ke wilayah tersebut. Mereka sih pengen-nya dari Pemda bisa masuk. PDAM bisa masuk, itulah usulan dari mereka. Dari peraturan juga ada, dulu 2017 pernah digugat kalau misalkan swasta tidak sanggup Pemprov berhak masuk, ujar mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Selama ini warga membayar tagihan air ke pengembang hingga Rp 900 ribu per rumah per bulan. Warga kecewa karena bayaran tak sesuai dengan kualitas dan kuantitas air yang diperoleh.

Ima merasa DPRD DKI harus segera bertindak meminta keterangan pihak pengembang. Ini warga, masa developer enggak mau kami panggil. Karena kan semua izinnya pun dari Pemprov DKI. Kita semua di Jakarta punya aturan jangan sampai ini kan menyangkut hidup layak orang karena kebutuhan pokok air, tambah Ima. 0 KMP

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 02 Januari 2020
Selasa, 31 Desember 2019
Senin, 30 Desember 2019
Rabu, 25 Desember 2019
Selasa, 24 Desember 2019
Minggu, 22 Desember 2019
Jumat, 20 Desember 2019
Rabu, 11 Desember 2019
Selasa, 10 Desember 2019
Senin, 09 Desember 2019
Sabtu, 07 Desember 2019
Kamis, 05 Desember 2019