Minggu, 20 Oktober 2019 22:04:34

Ruko Dikuasai Mantan Petinggi Polri, Korban Ngadu Kapolri

Ruko Dikuasai Mantan Petinggi Polri, Korban Ngadu Kapolri

Beritabatavia.com - Berita tentang Ruko Dikuasai Mantan Petinggi Polri, Korban Ngadu Kapolri

NASIB malang menimpa korban Haryanto Latifah. Korban yang memiliki Ruko di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sertifikatmya dikuasai mantan ...

 Ruko Dikuasai Mantan Petinggi Polri, Korban Ngadu Kapolri Ist.
Beritabatavia.com - NASIB malang menimpa korban Haryanto Latifah. Korban yang memiliki Ruko di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sertifikatmya dikuasai mantan pejabat tinggi di Mabes Polri Irjen Pol. (Purn) HS. Pencaplokan itu terjadi sejak tahun 2007, berbagai upaya hukum sudah dilakukan. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Karena itu korban mengadu sekaligus meminta perlindungan hukum ke Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnivan.

Surat perlindungan hukum sudah saya kirim pertengahan Oktober 2019 namun hingga kini belum ada balasan, mungkin masih sibuk dengan acara pelantikan Presiden, semoga setelah acara itu selesai, ada reaksi dari Kapolri, paparnya di Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Dalam surat itu, korban keberatan atas gelar perkara di Polda Jabar NomerB/2417/X/Res.7.5/2019/Ditreskrim terkait hasil pengawasan penyidikan (SPHP2), dimana hasil gelar perkara sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada, serta ada perlawanan hukum. Saya mohon bapak Kapolri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas, harapnya.

Korban juga membantah dengan tegas atas hasil SPHP2 yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak yakin korban dengan Irjen (Purn). HS serta anak jenderal HS  Tri Raharadian Sapta Pamarta yang menguasai sertfikat korban menghadap notaris untuk diadakan perubahan terhadap akta perjanjian jual beli Ruko di kawasan Pasar Minggu, nomer 2 tertanggal 9 Februari 2007, dimana notaris Makbul Suhada yang berkantor di Cibinong Bogor memberitahukan adanya perubahan. Padahal saya tidak pernah besama para pihak menghadap notaris untuk diadakan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) No2 tanggal 9 Februari 2007, ungkapnya.

Selain itu Notaris Makbul Suhada tidak pernah memberitahukan kepada korban adanya perubahan APJB dan korban tidak pernah tahu. Saya mengetahui APJB yang dirubah saat dipergunakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No.484/Pdt.G/2010/PN Jak-Sel tanggal 10 Februari 2011, ungkapnya.

Sejak selesai pembuatan PJB tahun 2007, korban hingga sekarang tak pernah bertemu lagi dengan HS dan anaknya  Tri Raharadian serta Notaris Makbul Suhada. Jadi bagaimana Polda Jabar dapat menyatakan saya bersama para pihak yang menguasai sertifikat ruko saya menghadap Notaris Makbul Suhada untuk meminta perubahan APJB?. Sedangkan saya sudah tidak pernah bertemu mereka lagi sejak pembuatan APJB selesai, tandasnya.

Jadi, sambung korban, ini merupakan fitnah yang sangat kejam serta perbuatan yang melanggar hukum. Bahkan bertolak belakang dengan surat dari Polres Jaksel kepada Kapolres Cibinong No.B/961/I/2019/reskrim Jak-sel tanggal 31 Juni 2019 yang menyatakan bahwa perubahan APJB dilakukan atas permintaan  Tri Raharadian kepada Notaris Makbul Suhada yang dilakukan tanpa sepengetahunnya.

Saat gelar perkara di Polda Jabar tanggal 26 September 2019, Notaris Makbul Suhada mengakui tidak ada tanda tangan korban di APJB. Dan Tri Raharadian juga sudah mengakui menyuruh notaris untuk mengubah pasal 3 APJB dari pihak kedua menjadi pihak ketiga.

Jadi terbukti saya tidak pernah bersama para pihak (Irjen Purn. HS, Tri Raharadian) ke Notaris Makbul Suhada untuk merubah APJB. Juga ada surat dari Polres Jaksel No. B/961/I/2019/reskrim Jak-sel tanggal 31 Juni 2019 yang ditujukan kepada kapolres Kabupaten Bogor di Cibinon yang mana menyatalan perubahan APJB tanpa sepengetahuan saya, jelasnya.

Bahkan dijelaskan dalam surat Polres Jaksel bahwa ada permintaan dari Tri Raharadian Sapta Pamarta  kepada Notaris Makbul Suhada merubah pasal 3 APJB yang mana pihal kedua diganti menjadi pihak ketiga tanpa sepengetahuan korban. Juga ada surat keputusan MPN No. UM. MPPN 06.12-64 tanggal 14 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Notaris Makbul Suhada telah merubah APJB tanpa sepengetahun saya dan telah diputuskan bersalah, sambungnya serius.

Selain itu, tambahnya, 2 APJB dengan tanggal dan nomer yang sama namun isinya berbeda. Ini kan sangat aneh tapi nyata. Saya terus mencari keadilan sampai sertifikat ruko saya kembali, katanya.

Sebelumnya Notaria Makbul Suhada  sudah pernah diproses di Polda Jabar terkait kasus pemalsuan akta kuasa dan telh dihukum oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomer putusan 749/PID.B/2016/PN Cbi tanggal 3 Mei 2017 dengan vonis selama 8 bulan. . Kasus lain yang menjerat notaris Makbul  Suhada menilep pajak sebesar Rp 5 miliar dan divonis selama 3 tahun penjara.

Selain itu, Majelis Pengawas Pusat Notaris yang diketuai Prof. Abdul Bari Azid dengan anggota Syafruddin dalam surat amar putusan sidang notaris menilai bahwa perbuatan notaris dan PPT, Makbul Suhada sudah menyalahi aturan hukum karena merubah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Ini pelanggaran berat karena itu organisasi notaris menskorsing notaris Makbul Suhada, sambungnya.

Atas perbuatannya yang dilakukan Notaris Makbul berulang kali, maka Ikatan Notaris sempat menjatuhkan skorsing. Meski sudah dijatuhi hukuman ternyata hingga kini masih bebas berkeliaran, tanpa tersuntuh hukum. Dimana keadilan dalam kasus ini, pungkasnya. 0 ERZ

Berita Lainnya
Rabu, 12 Agustus 2020
Jumat, 07 Agustus 2020
Kamis, 06 Agustus 2020
Sabtu, 25 Juli 2020
Kamis, 23 Juli 2020
Rabu, 22 Juli 2020
Minggu, 19 Juli 2020
Kamis, 16 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020
Senin, 13 Juli 2020
Senin, 13 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020