Rabu, 06 November 2019

Presiden Jokowi Kejar Pembuat Desa Fiktif

Presiden Jokowi Kejar Pembuat Desa Fiktif

Beritabatavia.com - Berita tentang Presiden Jokowi Kejar Pembuat Desa Fiktif

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk ...

Ist.
Beritabatavia.com - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengejar siapapun pelaku atau oknum hingga tertangkap terkait dugaan adanya desa fiktif yang dibentuk untuk memperoleh kucuran dana desa. Memang tidak mudah mengelola begitu banyak desa di Indonesia, namun masih ada yang nekad berbuat jahat

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi yang diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep," kata Presiden setelah acara Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara yang besar dengan 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa perlu manajemen untuk mengelola yang tidak mudah. Memang perlu ada penelusuran terkait informasi adanya desa siluman yang dimaksud.

"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya nggak ada, bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sebuah pengelolaan yang tidak mudah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru sebagai imbas adanya kucuran dana desa. Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11), mengungkapkan ada laporan banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani.

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan tersebut, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun membantu penyidikan kasus pembentukan desa fiktif di Sulawesi Tenggara (Sultra). Pembentukan desa fiktif disebut menjadi celah korupsi mengeruk anggaran dana desa. Dalam kasus ini, KPK membantu Polda Sultra memfasilitasi sejumlah ahli dalam gelar perkara yang dilakukan polisi. Selain desa fiktif, aparat menemukan 31 desa di Kabupaten Konawe, Sultra terindikasi bermasalah.

"Dugaan Tindak Pidana Korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah," kata Febri melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11).

Dalam perkara ini, Febri menjelaskan terdapat 34 desa bermasalah di mana tiga desa di antaranya merupakan desa fiktif. Sedangkan untuk 31 desa lainnya bermasalah, salah satunya surat keterangan (SK) pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

"Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate [tanggal mundur]," ujar Febri menjelaskan.

Febri mengatakan KPK bersama Polda Sulawesi Tenggara sudah melakukan gelar perkara pada 24 Juni 2019. Dalam gelar perkara tersebut, disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan Ahli Hukum Pidana. "Dalam pertemuan tersebut diminta agar KPK mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara ini," kata dia.

Febri mengungkapkan status perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sesuai ketentuan KUHAP, kata dia, penyidikan yang dilakukan Polri adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif mengatakan kasus ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor: B/30/VII/2019/Dirkrimsus tertanggal 16 Juli 2019. "SPDP telah disampaikan kepada KPK. Berdasarkan SPDP tersebut telah dikirimkan Surat Polda Sulawesi Tenggara kepada KPK Nomor: B/3051/VIII/Res.3.3/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal permohonan bantuan Korsup dan permintaan ahli," kata Laode. 0 KAY




Berita Lainnya
Minggu, 20 Oktober 2019
Jumat, 18 Oktober 2019
Kamis, 17 Oktober 2019
Selasa, 15 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Minggu, 13 Oktober 2019
Jumat, 11 Oktober 2019
Rabu, 09 Oktober 2019
Selasa, 08 Oktober 2019
Sabtu, 05 Oktober 2019
Sabtu, 05 Oktober 2019
Kamis, 03 Oktober 2019