Jumat, 15 November 2019

Ada Menteri di Balik Dugaan Mark-Up Triliunan Rupiah PT Antam

Ada Menteri di Balik Dugaan Mark-Up Triliunan Rupiah PT Antam

Beritabatavia.com - Berita tentang Ada Menteri di Balik Dugaan Mark-Up Triliunan Rupiah PT Antam

Sebundel dokumen menguak keberadaan sosok seorang Menteri di pemerintahan jilid 2 Presiden Jokowi, di balik kasus dugaan mark-up nilai proyek di ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Sebundel dokumen menguak keberadaan sosok seorang Menteri di pemerintahan jilid 2 Presiden Jokowi, di balik kasus dugaan mark-up nilai proyek di perusahaan milik negara, PT Aneka Tambang (Antam) persero, Tbk.

Dugaan praktik mark-up (penggelembungan harga) yang merugikan negara mencapai triliunan rupiah itu,  dikemas dalam kontrak kerjasama antara PT Antam dengan perusahaan swasta PT Yudistira Bumi Bhakti (YBB) dalam Proyek Jasa Penambangan dan Pengangkutan/Pemuatan bijih nikel ke Kapal ekspor di wilayah Maluku. 

Dugaan persekongkolan jahat itu bermula dari penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Direktur utama PT YBB, Yulius Isyudianto dengan Agus Suparmanto, pada Januari 2000.   Keduanya sepakat, Yulius Isyudianto (PT YBB) wajib mendapatkan tender proyek di PT Antam, sedangkan Agus Suparmanto menanggung seluruh biaya dari mulai proses memenangkan tender, biaya investasi, operasi hingga produksi.

Tidak hanya itu, Yulius Isyudianto juga wajib menyerahkan kepengurusan PT YBB,  kepada Agus Suparmanto. Tetapi  Yulius Isyudianto berhak memperoleh 30 persen dari keuntungan yang diperoleh PT YBB.

Setelah Agus Suparmanto menerima hak pengelolaan PT YBB pada 2 Mei 2000. Agus Suparmanto langsung menunjuk Juandy Tanumiharja,Msc, sebagai Dirut PT YBB sekaligus pemegang saham 50 persen sedangkan Miming Leonardo, ditunjuk sebagai komisaris yang menguasai saham sebesar 50 persen.

Kemudian pada 5 Mei 2000, PT YBB mengikuti tender proyek yang diadakan oleh PT Antam untuk pekerjaan Jasa Penambangan dan Pengangkutan/Pemuatan Bijih Nikel ke Kapal Ekspor. Sehari setelah tender, persisnya 6 September 2000, PT YBB dinyatakan sebagai pemenang tender proyek di PT Antam.

Selanjutnya, pada 11 Juli 2001, Dirut PT Antam, Ir.D.Aditya Sumanegara (pihak pertama) dan Dirut PT YBB Juandy Tanumihardja, Msc (pihak kedua) menanda tangani kontrak atau surat perjanjian kerja penambangan bijih nikel Tanjung Buli, Halmahera Tengah, nomor 1491/2513/DAT/2001 tanggal 11-07-01. Surat perjanjian juga menjelaskan jenis pekerjaan dan biaya serta kompensasi jasa pekerjaan, dan hak serta kewajiban kedua pihak.

Tiga tahun kemudian, waktu kontrak berakhir PT Antam tidak lagi melakukan tender. Tetapi langsung menunjuk PT YBB sebagai pelaksana proyek. Dilanjutkan dengan penanda tanganan surat kontrak kerjasama nomor 73a/2528/DAT/2004 tertanggal 19 Juli 2004 oleh Dirut PT Antam D Aditya Sumanegara dengan Dirut PT YBB Juandy Tanumihardja.

Kemudian pada 15 Nopember 2004 Direktur Operasi PT Antam, Alwin Syah Loebis melakukan perubahan kontrak kerjasama. Dilanjutkan dengan perubahan kedua pada 2 Januari 2006.
Penunjukan langsung oleh PT Antam, tanpa proses lelang kemebali terjadi pada kontrak ketiga. Setelah PT Antam menunjuk langsung PT YBB kedua pihak menanda tangani surat kontrak nomor 129/2523/DAT/2007 tanggal 19 Juli 2007.

Dalam dokumen disebutkan, tiga kontrak kerjasama PT Antam dengan PT YBB dan delapan kali perubahan pada kontrak ke tiga. Perubahan pertama dilakukan oleh Dirut PT Antam, Alwin Syah Loebis pada Senin 16 Juli 2010. Sedangkan perubahan terakhir dilakukan, Selasa Agustus 2011.

Tetapi kontrak kerjasama itu diduga kuat tetap menimbulkan kerugian negara. Sebab, kontrak kerjasama tersebut, PT Antam   memberikan keuntungan tidak wajar kepada PT YBB.  Dengan cara melakukan mark-up atau menggelembungkan nilai kontrak (post bidding). Direksi PT Antam menaikkan harga penawaran saprolite dari US Dolar 6.30/wmt menjadi US Dolar 8.60/wmt. Proses tender dan penunjukan langsung, sarat dengan persekongkolan jahat. Apalagi,  Direksi PT Antam, tidak lebih dulu mencari harga pembanding dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS).

Sehingga kontrak kerjasama itu potensi menimbulkan kerugian negara mencapai Rp3 triliun.  Disebut juga, seluruh proses kontrak antara PT Antam dengan PT YBB melanggar Pasal 3 Ayat 4 Kepres nomor 18 tahun 2000. Kemudian Pasal 17 ayat 5, pasal 20 ayat 4 Keppres nomor 80 tahun 2003 dan UU nomor 31 tahun 1999 yunto UU nomor 20 tahun 2001.

Dokumen juga mencatat kesaksian Rafli Ananta Murad, koordinator operasi PT YBB terkait kedatangan Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) JM, menemui Dirut PT YBB, Juandy Tanumihardja, pada 2010.  JM menanyakan  dugaan mark up harga proyek yang akan dilanjutkan ke penegak hukum. Kemudian Juandy Tanumihardja memberikan kompensasi tutup mulut puluhan miliar rupiah kepada JM.

Selain itu, kasus dugaan mark-up PT Anta mini juga sudah pernah diselidiki Bareskrim Polri. Setelah menerima laporan informasi nomor LI/127/X/2016, Dit Tipideksus tanggal 26 Oktober 2016. Kemudian Direktorat Tindak pidana ekonomi dan khusus (Ditpideksus) Bareskrim Polri menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik/452/X2016 Dit Tipideksus tanggal 31 Oktober 2016. Serta surat perintah tugas nomor SP.Gas/453/X/2016/Dit Tipideksus tanggal 31 Oktober 2016.

Bahkan, proses penyelidikan yang berlangsung hingga Desember 2016, penyidik sudah melayangkan surat undangan klarifikasi nomor B/1896/XII/2016 Dit Tipideksus tanggal 5 Desember 2016. Surat yang ditanda tangani AKBP Roma Hutajulu  An Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Kasubdit III TPPU/Money Laundering  mengundang Rafli Ananta Murad untuk klarifikasi. Sayangnya,  penyelidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di PT Antam, raib ditelan bumi tak lagi ada kabar beritanya.

Kasus ini semakin tidak jelas, disusul gerakan tutup mulut para pihak yang disebut dalam dokumen. Seperti Agus Suparmanto yang disebut salah satu Menteri di era pemerintahan jilid 2 Presiden Jokowi, tidak menjawab. Meskipun sudah membaca tiga dari tujuh konfirmasi dan klarifikasi yang dikirimkan lewat WhatsAPP telepon selulernya, tetap tidak merespon. Sama halnya dengan Juandy Tanumihardja dan Miming Leonardo, keduanya tidak memberikan jawaban.

Berbeda dengan mantan Dirut PT Antam, D Aditya Sumanagara, setelah menerima tiga pesan, barulah menjawab singkat, bahwa pesan yang dikirimkan kepadanya salah alamat.
Sementara Yulius Isyudianto,  mengamini seluruh isi dokumen kontrak antara PT Antam dengan PT YBB sarat dengan praktik yang menimbulkan merugikan negara. Bahkan,  dia mengaku mengetahui siapa saja yang sudah dipanggil penyidik Bareskrim terkait kontrak jasa penambangan dan pengangkutan/pemuatan Bijih nikel ke kapal ekspor di Halmahera Tengah. O son 



Berita Lainnya
Selasa, 26 November 2019
Senin, 25 November 2019
Minggu, 24 November 2019
Minggu, 24 November 2019
Jumat, 22 November 2019
Rabu, 20 November 2019
Selasa, 19 November 2019
Senin, 18 November 2019
Sabtu, 16 November 2019
Jumat, 15 November 2019
Jumat, 15 November 2019
Kamis, 14 November 2019