Sabtu, 28 Desember 2019 21:04:23

Polemik Kapal Isap Produksi di Laut Bangka Kian Mengancam Nelayan

Polemik Kapal Isap Produksi di Laut Bangka Kian Mengancam Nelayan

Beritabatavia.com - Berita tentang Polemik Kapal Isap Produksi di Laut Bangka Kian Mengancam Nelayan

KEBERADAAN kapal isap produksi (KIP) di Laut Bangka, hingga kini masih menjadi polemik, malah semakin meluas. Aktivitas penambangan pasir timah ...

Polemik Kapal Isap Produksi di Laut Bangka Kian Mengancam Nelayan Ist.
Beritabatavia.com -

KEBERADAAN kapal isap produksi (KIP) di Laut Bangka, hingga kini masih menjadi polemik, malah semakin meluas. Aktivitas penambangan pasir timah yang dilakukan kapal berukuran besar itu mengancam para nelayan dan juga ekosistem pariwisata di wilayah pesisir.

Setelah sempat memicu aksi warga dan nelayan di Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka-Belitung, penolakan terhadap hadirnya kapal isap produksi kini juga datang di Kelurahan Matras dan tiga desa lain yakni, Desa Deniang, Desa Mapur, serta Desa Pejem Belinyu yang masih satu garis pantai.

Para nelayan dan masyarakat sekitar tak pernah berhenti menyuarakan aspirasinya untuk menolak hadirnya kapal isap produksi di wilayah mereka. Namun semuanya selalu berakhir tanpa titik terang. Bahkan, aktivitas penambangan telah terjadi.

"Masalah kami ini sudah terjadi sejak tahun 2007 pak, tapi tidak ada tindak lanjutnya untuk menyelesaikan. Kami nggak tahu mau mengadu ke mana lagi?" Kata Ngi Kiw salah satu perwakilan nelayan dan warga Kelurahan Matras, di Jakarta, Minggu (28/12).

Kapal isap produksi itu sendiri awalnya tidak menambang di pantai mereka. Namun karena area penambangan tersebut dekat dengan Kelurahan Matras, dampaknya pun sangat terasa di wilayah mereka. Hingga akhirnya pihak kapal isap produksi mencoba untuk menambang juga di Kelurahan Matras.

"Dampak sangat terasa ketika mereka mulai menambang di Tanjung Pesona. Pantai kami yang tadinya hijau, kini berubah menjadi coklat dan keruh. Bahkan, sudah satu tahun ini hasil ikan para nelayan sangat menurun karena penambangan," jelasnya.

Konflik pun meruncing ketika kapal isap produksi sudah mulai masuk ke pantai mereka dan mulai menambang. Alasannya, mereka sudah mengantongi izin berupa tanda tangan dari sebagian nelayan dan masyarakat Kelurahan Matras.

"Nah yang saya bingung itu, nelayan dan masyarakat mana yang mengizinkan mereka? Karena kami tidak pernah merasa memberi izin. Ini saya yakin ada oknum di balik ini," ungkap Ngi Kiw.

Berharap Bertemu Jokowi

Untuk menyelesaikan konflik ini, Ngi Kiw sampai datang ke Jakarta untuk bisa mengadukan permasalahan desanya dengan KIP milik mitra PT. Timah Persero ke pemerintah pusat. Harapannya, ia bisa bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. "Karena percuma jika kami pulang ke Bangka tanpa bawa hasil. Soalnya kami ke sini (Jakarta) saja biayanya patungan pak dari nelayan dan masyarakat di tempat saya," ungkap Ngi Kiw.

Surat permohonan bertemu Presiden Jokowi pun sudah ia kirimkan ke istana. Terhitung sejak tanggal 20 Desember lalu surat sudah memiliki tanda terima. Kini, Ngi Kiw dan para nelayan lain masih menunggu kepastian tanggal untuk bisa menghadap RI satu.

Ngi Kiw menjelaskan, dirinya dan para nelayan yang ada di empat desa, yakni Desa Deniang, Kelurahan Matras, Desa Mapur serta Desa Pejem Belinyu masih ingin menggunakan cara diplomatis untuk menyelesaikan masalah ini. "Kalau kita berada di sebuah kerajaan, maka kalau mau menyelesaikan masalah jalan terakhir adalah bertemu dengan rajanya. Dalam hal ini bapak presiden," tutup Ngi Kiw. 0 ERZ

 

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Sabtu, 11 Januari 2020
Jumat, 10 Januari 2020
Rabu, 08 Januari 2020
Selasa, 07 Januari 2020
Senin, 06 Januari 2020
Minggu, 05 Januari 2020
Kamis, 02 Januari 2020
Selasa, 31 Desember 2019
Sabtu, 28 Desember 2019
Sabtu, 28 Desember 2019
Kamis, 26 Desember 2019
Senin, 23 Desember 2019