Selasa, 26 Mei 2020 17:14:40

Potret Kedunguan

Potret Kedunguan

Beritabatavia.com - Berita tentang Potret Kedunguan

Dibentuklah pemerintahan negara yang berfungsi melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Serta mencerdaskan ...

Potret Kedunguan  Ist.
Beritabatavia.com -

Dibentuklah pemerintahan negara yang berfungsi melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Serta mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Sejatinya, pemerintah harus konsisten dan focus menjalankan tugas fokok dan fungsi (tufoksi) yang diamanatkan oleh konstitusi atau UUD 1945.

Kendati sebagian masyarakat belum displin menaati seluruh kebijakan dan imbauan untuk memerangi atau memutus rantai penyebaran virus corona atau covid-19. Pemerintah harus tetap konsisten tetapi beragam inovasi untuk  menunjukkan kompetensi dan   profesionalitasnya. Bukan justru membiarkan masyarakat yang sedang dilanda kecemasan akibat wabah coovid-19,  mengimplementasikan sendiri kebijakan yang dibuat pemerintah. Dalam kondisi apapun dengan alasan apapun, pemerintah tidak boleh gugup dan gagap apalagi gagal melindungi dan mencerdaskan serta  mensejahterakan rakyatnya.

Bahkan, dalam kondisi tidak normal yang disebabkan wabah virus corona atau covid-19 seperti saat ini, pemerintah tidak boleh melemah. Sikap dan tindakan serta kebijakan harus tetap menjadi harapan yang bisa menyelamatkan rakyat dari penularan virus corona. Bukan membuat kebijakan yang justru potensi menghianati perjuangan pencegahan penyebaran dan penularan virus covid-19 yang telah berlangsung tiga bulan terakhir.

Meskipun upaya dan kerja keras untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik, serta imbauan tetap di rumah, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan serta protokol kesehatan, tidak serta merta membuat wabah covid-19 mereda. Pemerintah tidak boleh diam atau berhenti melakukan segala upaya dan daya untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus covid-19.

Penyebaran dan penularan yang  masih terus bertambah dari hari ke hari, tidak boleh dibiarkan menjadi go publik. Kendati pelaksanaan PSBB masih diwarnai pelanggaran, sehingga hasilnya belum maksimal. Tetapi pemerintah harus mendorong, sebab PSBB merupakan upaya yang efektif untuk dapat mengendalikan wabah virus corona, sehingga perlu dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya, agar memberikan dampak yang signifikan. Begitulah hendaknya pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat yang juga sudah mulai kelelahan. Melindungi dan keselamatan jiwa masyarakat adalah tindakan kewajiban tertinggi.  

Ironisnya, ditengah pesatnya peningkatan  penyebaran dan penularan virus covid-19 diberbagai wilayah, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat maupun wilayah di luar Pulau Jawa. Ditambah kesadaran dan displin masyarakat yang mulai bertumbuh.  Justru pemerintah  merangkai narasi bernuansa pasrah dan  mengajak masyarakat agar hidup berdampingan serta berdamai dengan virus corona.

Pemerintah larut bersama kelelahan yang membuat menurunnya  kepedulian sebagian masyarakat. Pelanggaran protokol kesehatan terjadi diberbagai tempat dan wilayah. Kebijakan PSBB serta imbauan maupun anjuran pemerintah dicuekin. Disusul keluhan dan keresahan serta kecemasan tim medis yang berjuang merawat warga yang tertular covid-19. Karena dihianati lewat tindakan yang tidak displin mematuhi protokol kesehatan.

Saran dan pemikiran para ahli epidemiologi dan ahli kesehatan masyarakat, tak lagi menjadi pertimbangan pemerintah. Sebaliknya, justru pemerintah bergegas lewat Kementerian Kesehatan menerbitkan kebijakan dengan Keputusan Menkes HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian virus covid-19 di tempat kerja dan perkantoran dalam mendukung kelangsungan usaha dalam situasi pandemi.

Pemerintah mengemas kebijakan tersebut untuk pendisplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan agar tetap aman dalam melaksanakan aktivitas. Serta memastikan akan melakukan pengurangan jumlah daya tampung fasilitas umum hingga 50 persen. Tidak main-main, kebijakan yang akan diterapkan di 1800 titik fasilitas umum, akan mengerahkan anggota TNI dan Polri.

Padahal secara kasat mata terlihat, kebijakan Kemenkes adalah relaksasi atau pelonggaran PSBB ditengah wabah virus covid-19 sedang meningkat. Tetapi diucapkan dengan kalimat tersusun sebagai langkah menuju tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Meskipun realitasnya, belum dapat melepas belenggu kecemasan dalam kehidupan lama yaitu wabah virus corona. PSBB dan upaya-upaya lainnya yang telah berjalan sejak tiga bulan terakhir hanya menghabiskan anggaran, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan.

Kita menjadi potret sosok-sosok yang tidak memiliki kompetensi dan   profesionalitas serta wawasan yang luas dan pengetahuan yang mumpuni. Atau kehilangan percaya diri dan sense of crisis , sehingga ucapan dan tindakan tidak lagi dapat membedakan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu.

Seperti orang gugup dan gagap saat menunggu senjata khas suku aborgini yang tak kunjung kembali setelah dilemparkan.  Seharusnya pemerintah mencerdaskan dan melatih rakyatnya agar piawai melempar senjata penduduk asli Australia yang dikenal sebagai bumerang. Bukan membiarkan siapa saja boleh melemparkannya walaupun dengan cara yang tidak benar, sehingga tak bisa kembali.

Atau membiarkan semua orang meraih apa saja untuk bisa selamat dari arus air yang melanda. Bukan menjelaskan atau melatih agar semua orang bisa berenang. Wabah virus corona telah membuat kita memamerkan potret kedunguan. O Edison Siahaan
 

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Kamis, 04 Juni 2020
Kamis, 28 Mei 2020
Selasa, 26 Mei 2020
Sabtu, 23 Mei 2020
Rabu, 20 Mei 2020
Kamis, 14 Mei 2020
Senin, 04 Mei 2020
Senin, 27 April 2020
Sabtu, 25 April 2020
Sabtu, 18 April 2020
Rabu, 15 April 2020
Jumat, 10 April 2020