Jumat, 18 Juni 2021 16:48:59

Upaya Pemerintah Hadapi Amuk Covid,Positif 1.963.266 Sembuh 1.779.127 Meninggal 54.043

Upaya Pemerintah Hadapi Amuk Covid,Positif 1.963.266 Sembuh 1.779.127 Meninggal 54.043

Beritabatavia.com - Berita tentang Upaya Pemerintah Hadapi Amuk Covid,Positif 1.963.266 Sembuh 1.779.127 Meninggal 54.043

Menghadapi amuk virus covid-19 yang semakin sulit dikendalikan, pemerintah terus berupaya maksimal.Setidaknya tiga upaya yang terus dilakukan guna ...

Upaya Pemerintah Hadapi Amuk Covid,Positif 1.963.266 Sembuh 1.779.127 Meninggal 54.043 Ist.
Beritabatavia.com -

Menghadapi amuk virus covid-19 yang semakin sulit dikendalikan, pemerintah terus berupaya maksimal.Setidaknya tiga upaya yang terus dilakukan guna mengendalikan keganasan wabah virus covid-19.

Seperti disampaikan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, bahwa Pemerintah berupaya mempercepat proses Whole Genum Sequencing (WGS) di laboratorium dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 minggu, menjadi 1 minggu.
Hasil WGS dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat serta digunakan untuk mengendalikan distribusi varian Covid-19 yang menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

"Semakin cepat rentang waktu pemeriksaan ini, diharapkan data yang didapat semakin aktual dan dapat dilakukan penanganan yang cepat," kata Prof Wiku Adisasmito.

Meski demikian, pemeriksaan strain virus bukanlah kewajiban mutlak pad kasus positif. Karena WGS memiliki metode khusus. Dan tidak semua kasus positif layak dilacak genomiknya. Misalnya kasus dengan gejala tidak biasanya maupun kasus pada pelaku perjalanan luar negeri dan lain-lain.

Untuk itu, apapun jenis varian yang ada di tengah-tengah masyarakat,  yang perlu dilakukan ialah memperketat protokol kesehatan. Tidak ada ada jalan lain sebaik disiplin protokol kesehatan. "Karena iutlah kita dapat memutus rantai penularan secara efektif dan efisien," kata Prof Wiku.

Kemudian upaya lainnya adalah Pemerintah pusat mendorong distribusi anggaran untuk pembentukan pos komando (posko) tingkat desa/kelurahan. Upaya ini dilakukan karena adanya laporan satgas daerah terdapat hambatan distribusi anggaran untuk membentuk posko serta operasionalisasinya.
"Pemerintah pusat terus mendorong kelancaran distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga ke level wilayah administrasi di bawahnya," tegas Prof Wiku.

Update Covid-19 Nasional
Sementara update informasi kasus covid-19 dari 510 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi wilayah  Indonesia yang diperoleh Satgas Covid-19, hingga Jumat 18 Juni 2021 pukul 12.00 Wib. Tercatat jumlah total penambahan kasus terkonfirmasi positif virus covid-19 dan pasien sembuh serta meninggal adalah:

Pasien positif         + 12.990 jumlah total  1.963.266 orang
Pasien sembuh       +  7.907 jumlah total  1.779.127 orang
Pasien meninggal    +    290 jumlah total       54.043 orang

Update covid-19 di DKI
Sedangkan update informasi data dari fasilitas kesehatan di 263 kelurahan yang telah dilaporkan Pemprov DKI ke Kementerian Kesehatan RI pada Jumat 18 Juni 2021. Tercatat jumlah total kasus terkonfirmasi positif, pasien sembuh, pasien dirawat dan isolasi mandiri serta meninggal di wilayah DKI Jakarta adalah:

Pasien Positif            + 4.737 Jumlah total  463.552 orang
Pasien Meninggal       +     64 jumlah total      7.777 orang
Pasien sembuh          + 2.500 jumlah total  431.264 orang
Pasien dirawat           +    276 jumlah total      9.560 orang
Isolasi mandiri           + 1.897 jumlah total     14.951 orang

jumlah

Foto : jumlah terpapar Covid-19 di Indonesia periode 17 Juni 2021

Pemerintah pusat juga mendorong dan memonitoring pembentukan posko desa/kelurahan, secara menyeluruh demi pemantauan yang spesifik hingga ke tingkat RT. Karenanya penggunaan anggaran untuk posko bertujuan mendukung operasional posko desa/kelurahan dalam menjalankan 4 fungsinya. Keempat fungsi dimaksud mencakup seluruh upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dalam pengendalian Covid-19. Karena itu, dengan optimalnya peran posko maka akan memaksimalkan upaya pencegahan di tingkatan terkecil yakni tingkat RT.

Sedangkan upaya lainnya adalah Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2021. Instruksi ini menjadi upaya pencegahan untuk menekan laju penularan Covid-19 paska Idul Fitri yang disertai penemuan varian-varian baru.

Prof Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah berusaha maksimal mengatur kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Pengaturan dilakukan pada operasional sektor perkantoran, pendidikan, perniagaan dan lainnya. Dan yang ditekankan, bagi sektor perkantoran karena berkaitan erat dengan mobilitas pegawai dan berisiko penularan.

Pada sektor perkantoran ini, pengaturan dilakukan berdasarkan status zona risiko suatu kabupaten/kota. Bagi yang berstatus zona merah (risiko tinggi) harus menerapkan 75% pegawainya bekerja di rumah atau WFH. Sedangkan kabupaten/kota berstatus zona oranye (risiko sedang) dan zona kuning (risiko rendah) menerapkan WFH 50%.

"Penting untuk diingat, pada saat WFH ( work from home ) pekerja tidak boleh melakukan mobilisasi ke daerah lainnya," tegasnya. O son

Berita Lainnya
Kamis, 22 Juli 2021
Rabu, 21 Juli 2021
Selasa, 20 Juli 2021
Senin, 19 Juli 2021
Minggu, 18 Juli 2021
Sabtu, 17 Juli 2021
Jumat, 16 Juli 2021
Kamis, 15 Juli 2021
Rabu, 14 Juli 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Senin, 12 Juli 2021
Minggu, 11 Juli 2021