Beritabatavia.com -
Selain menyesal, Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin juga meminta agar tidak ada lagi pejabat publik yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) seperti penangkapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wapres Ma'ruf meminta agar tidak ada lagi pejabat publik yang terjerat dugaan korupsi. Dia pun mengimbau kepada semua kepala daerah harus mengikuti aturan yang ada.
"Saya minta kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota supaya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Ini saya kira sudah ada komitmen dari masing-masing pihak," tegas Wapres Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Jumat (7/1/2022).
Dia menegaskan, OTT yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan payung hukum. Sudah menjadi tugas mereka saat terjadi pelanggaran untuk dilakukan penindakan.
"KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, jadi KPK sebagai penegak hukum dia menjalankan tugasnya," ujar Wapres.
Ma'ruf berharap ke depannya kepala daerah dapat bekerja dengan bersih agar tidak ada lagi OTT KPK yang menjerat mereka. Hal ini tentunya juga mencoreng muka pemerintah.
0 son