Beritabatavia.com -
Berdasarkan data yang dimiliki, ketersediaan atau stok bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis solar bersubsidi aman dan terjamin untuk masyarakat.
"Hasil pengecekan, secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak khususnya solar, dalam batas ketahanan dan terpenuhi.Sehingga istilah kelangkaan ini, perlu melihat ada hal yang harus kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menggelar rapat bersama Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati, Mabes Polri, Jumat 8/4/2022.
Menurut Jenderal Sigit, pihaknya akan mengawal proses penyaluran untuk memastikan stok solar bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan.
"Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil. Stok sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan," tegas Kapolri Jenderal Sigit.
Diakui, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Karena adanya fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu.
Tak hanya itu, Sigit menyatakan, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga terkena dampak.
"Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan namun sebenarnya masih di subsidi," ujar Jenderal Sigit.
Kapolri mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain dengan disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar industri.
"Jangan ada yang memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi. Tentunya ini menambah beban Pemerintah dan ini juga akan menimbulkan permasalahan," tegas Jenderal Sigit.
Menurut Sigit, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM, pedagang kaki lima (PKL), dan yang lainnya.
Foto : Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat dengan Wamen BUMN serta Dirut Pertamina, Jumat 8/4/2022
Disisi lain, Sigit menyebut, kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Adapun keenam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu, yakni, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo.
Terkait hal ini, Sigit menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut.
"Kita sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," papar Jenderal Sigit.
0 son
Ist.
