Beritabatavia.com -
Polri dinilai telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kelangkaan minyak goreng (Migor). Diantaranya memastikan distribusi migor dan barang kebutuhan pokok lainnya tersedia di lapangan atau pasar. Sekaligus upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas)
Menurut ketua penasihat Ahli Kapolri, Irjen (purn) Sisno Adiwinoto,tidak mudah untuk memastikan ketersediaan barang/minyak goreng terdistribusi dengan lancar, sebab berbagai faktor mulai dari mekanisme pasar hingga akibat dampak global.
"Kalau hanya menegakkan hukum adalah hal yang lebih gampang. Namun Polri diminta lebih untuk melakukan fungsi dan peranan dalam melindungi-mengayomi-melayani masyarakat dalam rangka harkamtibmas, baru kemudian menegakkan hukum terhadap 'penjahatnya'. Sehingga penanganan kelangkaan barang/minyak goreng, Polri lebih mengedepankan pendekatan sosial-ekonomi, bukan hanya penegakkan hukum," kata Sisno Adiwinoto.
Sisno menjelaskan, ditengah upaya pemerintah dan Polri membuat kebijakan terkait minyak goreng diantaranya:
•Mengawal distribusi barang/minyak goreng dari hulu hingga hilir,
•Menggelar sidak pada produsen minyak goreng,
•Sidak ke pasar-pasar dan minimarket.
•Kemudian pemerintah memberi subsidi pada minyak goreng curah, sembari mengembalikan harga minyak goreng kemasan pada harga ‘keekonomian’.
Mengenai penanggulangan permasalahan minyak goreng, Polri mengedepankan cara sosial-ekonomi, dengan memenuhi aspek-aspek:
•Polri bertindak cepat membuat kontingensi plan yang diterapkan ke seluruh wilayah, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menuntaskan isu utama pada minyak goreng, yakni soal kelangkaan.
•Polri melalui Satgas Pangan bekerja sama dengan tim gabungan berbagai instansi, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah memantau perkembangan isu kelangkaan minyak goreng.
•Penanganan isu kelangkaan tersebut, secara tidak langsung membuat aktivitas perekonomian di tingkat menengah bawah tetap berjalan dengan baik.
•Polri mengawal produksi minyak goreng di tingkat hulu seperti produsen, sehingga ketersediaan barang tetap terjaga. Hal ini menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan baik.
•Pada tingkat menengah hingga hilir, Polri menggelar sidak ke pasar-pasar tradisional guna memastikan masyarakat dapat harga minyak goreng sesuai dengan HET dan terjangkau masyarakat, di tengah harga Crude Palm Oil yang tinggi.
•Di sejumlah daerah, Polri juga menggelar aksi distribusi bantuan minyak goreng kepada masyarakat.
•Setelah masalah utama terselesaikan, maka Polri melanjutkan persoalan khususnya mengenai penegakkan hukum (Gakkum).
•Pada perkembangannya Polri menemukan berbagai aksi penimbunan hingga pengoplosan minyak goreng yang terjadi di berbagai wilayah.
Sisno Adiwinoto menyimpulkan bahwa :
1.Masalah kelangkaan minyak goreng di negeri ini cukup kompleks , namun yang paling utama tampaknya adalah efek hukum pasar akibat dari ulah oknum-oknum manipulator serakah yang hanya cari untung besar, dan ternyata berakibat fatal sosial ekonomi masyarakat kita, terutama di kalangan masyarakat bawah.
2.Dalam rangka penerapan strategi Harkamtibmas khususnya untuk mengatasi isu minyak goreng Polri telah melakukan berbagai upaya yang cukup serius. Namun lebih mendahulukan pendekatan sosial ekonomi dengan pertimbangan lebih penting untuk segera pulihnya stabilitas sosial ekonomi nasional. Sedangkan upaya penindakan hukum bagi tehadap para manipulator (yang secara umum dipandang paling jitu), kurang didahulukan karena efeknya sering tidak dapat seketika memulihkan situasi.
0 son
Ist.
