Beritabatavia.com -
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr.Uu Saeful Mikdar S.Pd, MM dituding sarat masalah, diantaranya adalah dugaan membagi-bagi proyek kepada rekanannya sebelum tender dilaksanakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan.
Seperti yang disampaikan Presidium Marhaen Indonesia 98, Ricky Tambunan dalam siaran persnya pada Senin 13/2/2023. Ricky menyebut Uu Saeful Mikdar yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan oleh Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto, sarat masalah. Bahkan,kata Ricky, Uu Saeful Mikdar salah satu pejabat eselon dua yang diperiksa oleh KPK terkait kasus yang menyeret Walikota Bekasi,Rahmat Efendi.
Ricky yang juga politisi gaek PDIP itu menyebut Uu Saeful Mikdar ikut memberikan setoran tunai kepada mantan Walikota Rahmat Efendi untuk mendapatkan promosi jabatan. Seperti yang tertuang dalam dakwaan jaksa KPK kepada mantan Walikota Bekasi Rahmat Efendi.
"Menurut Jaksa KPK, Rahmat Efendi telah menerima setoran dari ASN sebesar 7,1 miliar untuk promosi jabatan, salah satu diantaranya dari Uu Saeful Mikdar," kata Ricky Tambunan. Saat penyetoran uang tersebut, Uu Saeful menjabat sebagai Staf Ahli Walikota bidang Pembangunan, tambahnya.
Tidak hanya itu, Ricky mengungkapkan,saat menjabat sebagai Kepala Bidang di Disdik, Uu juga bermasalah dengan pengadaan Komputer.Seperti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya kesalahan speck, sehingga sempat diperiksa di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tetapi kasusnya menguap dan Uu lolos dari jeratan hukum. Sehingga Uu Saeful Mikdar dikenal sebagai pejabat kebal hukum.
Menurut Ricky Tambunan, pengangkatan Uu sebagai Kadis Pendidikan Kota Bekasi sangat melukai hati para penggiat anti Korupsi di Kota Bekasi. Semestinya Plt Walkot Bekasi Tri Adhianto lebih selektif dan berhati-hati agar tidak mempromosikan pejabat yang tidak bersih dari korupsi.
Ricky Tambunan menuding Plt Walikota tidak menghargai temuan KPK, atau pura pura menutup mata. Padahal semua juga tahu Uu diperiksa KPK,karena setoran ilegal dan promosi jabatan tersebut,itu sudah menjadi rahasia umum di Kota Bekasi.
Ricky Tambunan yang juga mantan pengurus PDIP Kota Bekasi, mengaku mendapat informasi tentang Uu Saeful Mikdar bagi-bagi proyek kepada rekanannya sebelum tender di Dinas Pendidikan Kota Bekasi dilaksanakan.Bahkan Uu Saeful tidak melibatkan pejabat lain di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Karena itu, KPK diminta untuk memberikan perhatian khusus melakukan pengawasan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Agar Bekasi sebagai kota Patriot bisa bersih dari korupsi.Jangan sampai kesan kebal hukum menyebar ditengah-tengah masyarakat yang dapat menghancurkan trust publik pada pemerintah khususnya aparat penegak hukum.
"Kalau KPK abai, kami akan demo ke KPK," tegas Ricky Tambunan.
Sayangnya, upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dikirimkan kepada Uu Saeful Mikdar melalui telepon selulernya, tidak direspon.Meskipun pesan sudah terbaca ditandai dengan terteranya dua contrengan warna biru.
0 rls
Ist.
