Beritabatavia.com -
Kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi menuai kritik dan pertanyaan berbagai kalangan di wilayah kota Bekasi.
Presidium Marhaen Indonesia 98, Ricky Tambunan menyebut ada upaya menghalangi pejabat eselon 2 Pemkot Bekasi untuk ikut mendaftar seleksi terbuka mengisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi.
Menurut Ricky Tambunan, Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto yang akan menyerahkan jabatannya pada September 2023,diduga terlibat bermain dalam proses pengisian jabatan yang lowong di Pemkot Bekasi.
Sebagaimana diketahui,saat ini di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ada 4 jabatan yang kosong di isi oleh pelaksana tugas,antara lain jabatan Sekretaris Daerah,yang ditinggalkan Reny Handayani yang dimutasi menjadi staf ahli Walkot Bekasi. Lalu Plh Walkot Bekasi Tri Adhianto menunjuk Junaedi menjabat Plh Sekda dan tidak melepas jabatanya sebagai Kadis Tata Ruang.Selain itu jabatan kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Perkimtan dan inspektorat juga kosong.
Terkait jabatan yang kosong seperti Sekda harus segera di isi oleh pejabat definitif dan dilakukan dengan cara open bidding dan telah mendapat rekomendasi dari KASN. Kemudian surat Walikota tertanggal 10 April 2023, No. 800/1847/BKPSDM-Adap, Perihal : Pemberitahuan Seleksi Terbuka Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Mantan Politisi PDIP, Ricky Tambunan mengatakan, pelaksanaan Open Bidding sesuai surat yang telah di tandatangani Plt Walikota Tri Adhianto tersebut, adalah pemberitahuan seleksi jabatan eselon 2A pada posisi Sekda dan jabatan eselon 2B.
Seharusnya jabatan kosong yang sudah lebih dari satu tahun justru pejabatnya masih Plt yaitu Dinas Perkimtan dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bekasi, akan mengganggu efektifitas kerja dan pelayanan publik.
Tetapi, Ricky Tambunan menjelaskan, seperti ada unsur sengaja untuk mengulur-ulur prosesnya. Tentu upaya itu akan menguntungkan Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto karena apapun kebijakan yang di ambil harus melalui dia.
Tidak hanya itu, Ricky juga menduga penundaan proses seleksi ada praktik jual beli jabatan, seperti Walkot sebelumnya.
Ricky mengaku mendapat informasi ada 3 eselon 2B yang akan maju mendaftar ikut seleksi. Tetapi tidak mendapat ijin dari Plt Walkot Bekasi.Padahal, yang bersangkutan sudah melengkapi semua persyaratan bahkan satu diantaranya sudah melakukan MCU di RSUD. Sebab ada aturan kepala dinas yang akan mengikuti seleksi Open Bidding harus mendapat ijin dari Plt Walikota Tri Adhianto. Cahyono.
Menurut Ricky Tambunan, jangan ada pihak yang bermain-main dan memanfaatkan celah yang ada untuk untuk mendapat keuntungan pribadi.
Dia meminta agar Kemendagri lewat Ditjen Otda serta Itjen-nya segera mengirimkan personilnya untuk dapat mengevaluasi Pemerintah Kota Bekasi dan memeriksa Plt Walikota. Sebab ada 2 (dua) jabatan strategis yaitu Dinas Perkimtan dan Inspektorat masih kosong sejak pejabat-nya yang satu tersangkut kasus OTT Walikota Rahmat Efendi dan posisi jabatan Inspektur kosong karena pejabat-nya pensiun.
"Dua Walikota Bekasi terkena kasus hukum, tidak boleh lagi terjadi dimasa yang akan datang, khususnya kasus jual beli jabatan. Masa kita tidak kapok dengan permainan jual jabatan yang selama ini terjadi di Kota Bekasi, " kata Ricky Tambunan.
Menurutnya, marhaen Indonesia 98 akan laporkan ke Kemendagri dan Kemempan&RB terkait administrasi pemerintahan-nya. Sedangkan dugaan penyimpangan kasus pidana akan dilaporkan ke Kejagung dan Mabes Polri.
0 rls/son
Ist.
